SULSELSATU.com,Jeneponto – Pemerintah Kabupaten Jeneponto terancam tidak membayarkan sejumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ke sejumlah rekanan.
Kepala Dinas Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto, Armawi A. Paki, mengatakan, salah satu faktor sejumlah dana Dau tidak dibayarkan akibat pendapatan daerah tidak sesuai target.
“Beberapa sumber pendapatan yang telah direncanakan di tahun 2021 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai yang ada di APBD 2021,”ujar Armawi kepada sulselsatu.com, Rabu (29/12/2021).
Untuk itu, Armawi mengakui jika ada beberapa dana DAU Terancam tidak dibayarkan bulan ini.
“Sehingga secara otomatis ada beberapa belanja juga yang tidak bisa dilakukan pembayaran,”pungkasnya.
Namun pihaknya tetap akan membayarkan dana DAU ketika ada transferan masuk.
“Kalau ada lagi Transferan masuk dalam beberapa hari ini, akan dilakukan
Pembayaran. (Kalau tidak red) Menjadi utang Pemda,”tambahnya.
Lanjut kata dia, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi adalah satu anggaran namun yang dicairkan baru 6 bulan.
“DAU Dan DBD Provinsi itu satu penganggaran dalam belanja. Yang menjadi persoalan utama adalah Transfer DBH Provinsi sampai saat ini hanya sampai bulan 6 yang terealisasi. Ini menunggu transferan dari Provinsi,”pungkasnya.
Hanya saja Armawi tidak menjelaskan secara rinci keseluruhan dana DAU yang belum dibayarkan.
“Silahkan kita tanya langsung ke Kabid Perbendaharaan karena tehnisnya disitu,”katanya.
Sementara Kabid Perbendaharaan Dinas BPKAD Pemkab Jeneponto, Adhi yang ingin dikonfirmasi melalui sambungan telfon pihak aplikasi WhatsApp terkait rincian angaran DAU yang belum dibayarkan, namun telpon tidak diangkat.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Belanja Daerah (Bapenda) Pemkab Jeneponto Syarifuddin Lagu yang ingin dikonfirmasi terkait pendapatan daerah tahun 2021, mengakui masih proses perhitungan.
“Sementara proses. Insya Allah minggu ini sudah bisa infokan,”katanya.
Penulis Dedi
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar