SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ( MoU ) penanganan bidang hukum perdata dan tata usaha negara di ruang Sipakalebbi Kantor balai Kota Makassar, Kamis (13/1/2022)
Penanda tanganan antara keduanya merupakan perpanjangan kerjasama dalam rangka memberikan pendampingan hukum kepada Pemkot Makassar, terkait permasalahan hukum perdata yang dihadapi.
Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Sundari mengatakan, penandatanganan ini merupakan hal sangat penting, berdasarkan kewenangan dan amanat dalam Undang Undang.
Baca Juga : Sempat Gagal di Tahun 2020, Pemkot Makassar Kembali Raih WTP dari BPK RI Di Bawah Kepemimpinan Danny Pomanto
“Penandatangan kerjasama ini sangatlah penting, untuk mengoptimalisasi kewenangan kejaksaan sesuai tupoksinya dalam undang undang melakukan pendampingan hukum perdata kepada pemerintah maupun BUMD nya,” ujar Kajari.
Menurutnya sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut, kejaksaan juga memberikan konseling mediator dan fasilitator kepada Pemerintah Kota.
“Hal ini guna memaksimalkan perdata pemerintahan dan mengontrol ASN agar terhindar dari masalah hukum, serta memberikan perlindungan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah,” imbuhnya.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) yang didampingi Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi mengatakan, penanda tanganan kerjasama ini betul betul sangat strategis sekali bagi Pemkot Makassar.
“Kita banyak gugatan aset sekarang, kerjasama ini tentunya betul betul sangat strategis, makanya sekarang kita buat tim pemburu aset lagi, sama seperti yang saya buat dulu,” terang Danny.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar