SULSELSATU.com, MAKASSAR – Serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar masih rendah pada triwulan 1 tahun 2022. Bahkan 3 Organisasi Perangkat Daerah belum punya progres sama sekali, realisasinya nol persen.
Ketiga OPD tersebut yakni Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Adapun pagu anggaran masing-masing OPD tersebut, Bagian Ortala sebanyak Rp2,1 miliar, Bagian Perekonomian Rp4,6 miliar, dan Bagian Kesra sebesar Rp48 miliar.
Sekretaris Bappeda Makassar, Hamka mengatakan, selain tiga OPD tersebut, ada 35 OPD lain yang juga dalam kategori serapan anggaran rendah dengan capaian masih di bawah 9 persen.
Di antaranya, Bagian Hukum, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Bagian Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Bagian Kerja Sama, Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB), Dinas Pertanahan, sera Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kalau Dinas PU itu realisasinya masih di bawah 1 persen baru sekitar Rp4,7 miliar dari pagu Rp897,6 miliar,” ungkapnya.
Dia pun meminta kepada seluruh OPD yang capainnya masih di bawah rata-rata agar segera melakukan percepatan.
“Idealnya itu realisasi triwulan pertama sekitar 25 persen,” katanya.
Sementara itu, untuk OPD yang masuk dalam kategori sedang dengan capaian 9-17 persen tercatat ada 22 OPD.
Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Sekretariat DPRD.
Selain itu, beberapa kecamatan juga tercatat dalam realisasi kategori sedang ini. Sebut saja Kecamatan Rappocini, Mariso, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Biringkanaya, dan Kecamatan Tallo.
Untuk OPD kategori tinggi dengan serapan anggaran di kisaran 18-25% baru dicapai oleh dua OPD, yaitu Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
“Realisasi keuangan BPM itu sudah 45,25% atau Rp8,36 miliar dari pagu Rp18,49 miliar. Sedangkan DPPPA sudah 24,4% atau Rp4,03 miliar dari pagu Rp16,51 miliar,” kata Hamka.
Dengan demikian, serapan anggaran Pemkot Makassar pada triwulan pertama ini baru mencapai 5,81% atau sekitar Rp288 miliar, dan realisasi fisik di angka 7,77% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak Rp4,9 triliun.
“Sisa dana yang belum terpakai Rp4,6 triliun,” pungkas Hamka.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Makassar, Helmy Budiman menuturkan, dirinya terus mendorong setiap OPD agar mempercepat tender proyek untuk menggenjot serapan anggaran.
“Saya sudah ketemu kepala OPD untuk meminta agar mempercepat tender. Kan begitu penekanan wali kota juga kemarin saat rapat koordinasi khusus (rakorsus). Mudah-mudahan pekan kedua ini kami sudah monev,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto berujar bakal mempercepat resetting pemerintah, termasuk mengisi sejumlah jabatan eselon III agar tender proyek bisa segera dilakukan.
Sebab, sejumlah jabatan eselon III posisi kepala bidang masih banyak yang dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt, padahal, mereka yang akan menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam setiap proyek.
“Ini karena resetting. Ini juga memang disayangkan, makanya saya mau rapat untuk push apa yang bisa jalan, segera dikasih jalan. Karena persoalannya bukan apa yang belum jalan, tapi siapa yang bertanggung jawab di situ,” urai Danny.
Danny mengaku, terhambatnya resetting bagi eselon III juga dikarenakan saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar.
“Kami konsentrasi dulu pemeriksaan BPK. Karena kalau saya pindahkan orang pas pemeriksaan BPK, nanti bingung siapa orang yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan selesai bulan ini pemeriksaan, karena tidak boleh kami ganggu itu pemeriksaan,” tukasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar