Logo Sulselsatu

Kemendag Terbitkan Permendag No 30 Tahun 2022 Tentang Syarat Ekspor CPO dan Minyak Goreng

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Selasa, 24 Mei 2022 15:22

Kemendag Terbitkan Permendag No 30 Tahun 2022 Tentang Syarat Ekspor CPO dan Minyak Goreng

SULSELSATU.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oilen and Used Cooking Oil.

Mendag Muhammad Lutfi menegaskan pengaturan kembali ekspor CPO ini tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya merupakan hal yang utama.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil (minyak jelantah) karena pasokan CPO dalam negeri telah dianggap mencukupi. Namun, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Mendag, dikutip dari laman resmi Kemendag, Selasa (24/05/2022).

Lebih lanjut Mendag Muhammad Lutfi menekankan agar para produsen dan eksportir CPO memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami harapkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan kebijakan pengaturan ekspor kembali ini,” ujarnya.

Dalam Permendag 30/2022 ditegaskan, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan.

Adapun tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE adalah, pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah. Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

Sanksi bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan antara lain mendapat sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE.

 Komentar

 Terbaru

Ekonomi30 Juni 2022 15:39
Daerah di Sulawesi yang Sudah Terapkan Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Besok 1 Juli
SULSELSATU.com – Aturan beli BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar pakai aplikasi MyPertamina sudah mulai berlaku besok 1 Juli 2022. Aturan ters...
Berita Utama30 Juni 2022 15:01
Bersiap! Beli LPG 3 Kg Harus Daftar di Aplikasi MyPertamina
SULSELSATU.com – Membeli gas LPG 3 kg kini tidak lagi bisa dengan mudah. PT Pertamina (Persero) akan memperketat pembelian LPG 3 kg yang mewajib...
Pendidikan30 Juni 2022 14:48
Rektor UNM ke Wisudawan: Tunjukkan Jati Diri Sebagai Ilmuan yang Profesional
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Untuk pertama kalinya semenjak pandemi Covid-19, upacara wisuda di Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali diseleng...
Sulsel30 Juni 2022 14:28
Lantik 23 Pejabat Baru, Bupati Gowa Harap Bekerja Sesuai Perkembangan Zaman
SULSELSATU.com, GOWA – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Adminis...