SULSELSATU.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/05/2022).
“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” ucapnya
Lebih lanjut, Presiden pun menyampaikan kegembiraannya atas komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta Rp296 triliun untuk BUMN. Namun, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.
“Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ujarnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah diperoleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk lokal ini.
“Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” pungkasnya.
Sekedar diketahui kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki.
Selanjutnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar