SULSELSATU.com, JAKARTA – Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai naskah kitab Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang bermasalah, maka daripada itu Mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo dan Anggota DPR agar mewujudkan permintaan tersebut.
Mahasiswa mmengancam, ketika dalam waktu 7×24 jam terhitung dari unjuk rasa yang digelar di kawasan patung kuda, Jakarta, Selasa (21/6/2022) tidak mengindahkan permintaan mereka maka mereka akan mengadakan aksi besar-besaran pada tanggal 28 Juli mendatang. dalam tuntunan mereka meminta pembahasan RKUHP dilakukan secara transparan sehingga dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia.
“Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna,” teriak massa kompak.
Juga mendesak DPR dan Presiden untuk membahas kembali draf RKUHP yang memuat pasal bermasalah, pembahasan tersebut harus dilakukan tanpa tertutup.
“Menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial,” kata mereka.
lanjut mereka juga akan menggelar aksi besar-besaran ketika aspirasi mereka tidak didengarkan, waktu yang diberikan 7×24 jam dihitung dari sikap yang dibacakan saat demontrasi dilakukan.
“Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019,” ujarnya.
Dalam draf RKUHP ada sejumlah pasal yang mereka soroti, diantaranya Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara.
“Pasal 273 RKUHP menyiratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana,” tulis Aliansi Mahasiswa dalam keterangan tertulisnya.
Menurut mereka, hal itu bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembubaran sekiranya ketentuan tersebut tidak terpenuhi.
“Tak hanya itu, Pasal 273 RKUHP pun memuat unsur karet tanpa batasan konkret, yakni ‘kepentingan umum,’ yang rentan disalahgunakan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” jelas mereka.
Kemudian aliansi mahasiswa juga menyoroti Pasal 354 RKUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi.
“Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang seharusnya dapat dikritik oleh masyarakat, keberadaan Pasal 354 RKUHP sejatinya akan menimbulkan permasalahan yang signifikan mengingat Pasal 354 RKUHP bukan merupakan delik aduan,” papar mereka.
“Dengan demikian, siapa pun dapat melaporkan seseorang atas penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang beredar di ranah elektronik, di mana hal ini dapat mencederai iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.”pungkasnya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar