Logo Sulselsatu

Dinilai Jadi Garda Terdepan Pemerintahan, Bupati Gowa Harap Kebijakan Penghapusan Honorer Ditunda

Sri Wahyudi Astuti
Sri Wahyudi Astuti

Jumat, 24 Juni 2022 20:01

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri rapat koordinasi pembahasan dan penyelesaian tenaga non ASN di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (dok. Pemkab Gowa)
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri rapat koordinasi pembahasan dan penyelesaian tenaga non ASN di The Sultan Hotel & Residence Jakarta (dok. Pemkab Gowa)

SULSELSATU.com, GOWA – Tenaga honorer pada umumnya ditugaskan sebagai garda terdepan dalam membantu dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Beberapa honorer yang ditugaskan misalnya dalam layanan Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan dinas lainnya. Tenaga honorer ini dinilai akan menganggu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayan publik jika dihapuskan.

Atas dasar tersebut, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengharapkan agar kebijakan terkait penghapusan tenaga honerer dapat ditunda.

Baca Juga : Miniatur Balla Lompoa Kabupaten Gowa Mejeng di APKASI Otonomi Expo 2022

Hal penting lainnya yang dianggap perlu menjadi perhatian kata Adnan adalah kebijakan yang direncanakan Kemenpan-RB itu bersamaan dengan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2022 atau tahun politik. Dikhawatirkan menjadi isu politik.

“Kami dengan beberapa kabupaten dan kota berharap penghapusan tenaga kontrak di pemerintah pusat dapat ditunda sampai selesainya rangkaian Pemilu serentak 2022. Rekomendasi ini bahkan dikeluarkan sebagai salah satu usulan dalan Rakernas XIV APKASI tahun 2022 baru-baru ini di Bogor,” jelasnya.

Kondisi di daerah kekurangan pegawai terutama yang bertugas di garda depan untuk memberi pelayanan masyatakat. Sehingga sebagian besar pelayanan publik banyak dilakukan oleh tenaga honorer seperti, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, perhubungan, Satpol PP dan lainnya

Baca Juga : DPRD Gowa Inisiatif Pembentukan Ranperda PD Parkir

Penghapusan tenaga honorer dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik. Kondisi ini dapat berdampak pada penambahan angka pengganguran, dan kemiskinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan,” tambah Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini.

 Komentar

 Terbaru

Makassar07 Agustus 2022 21:44
Ketua KONI Makassar dan Camat Tallo Buka Turnamen Sepak Bola Piala Ketua DPRD Makassar
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Camat Tallo Alamsyah Sahabuddin bersama Ketua KONI Makassar Ahmad Sosanto berkunjung ke Kelurahan Lakkang Kecamatan T...
Politik07 Agustus 2022 21:38
Lautan Manusia Padati Senam Sehat Amir Uskara di Bontonompo Gowa
SULSELSATU.com, GOWA – Animo masyarakat Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, untuk bertemu dengan Anggota DPR RI Amir Uskara yang juga Wakil Ketua ...
Sulsel07 Agustus 2022 20:34
Syaharuddin Alrif Optimis Luwu Raya Jadi Basis Partai NasDem
SULSELSATU.com, LUWU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan, kembali bakar semangat seluruh kader di Kabupaten Luwu. Keha...
Makassar07 Agustus 2022 19:27
Dukungan Relawan Desa Tambah Kekuatan Ganjar Pranowo di Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Basis kekuatan pendukung Ganjar Pranowo di Sulsel bertambah. Kali ini dari ribuan orang yang tergabung dalam Jaringan...