SULSELSATU.com, GOWA – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan akan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo untuk memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pengendalian inflasi.
Hal ini diungkapkannya saat dirinya menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2022 di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Makassar, Selasa (11/10).
Ia mengatakan, setelah adanya arahan tersebut, pihaknya dengan segera menghitung dan mengarahkan agar digunakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat.
Baca Juga : Terinspirasi Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?, Netzme Hadirkan Numofest di Makassar
“Jika kita hitung, dua persen dari DAU dan DBH itu sebesar Rp4,6 miliar. Rencananya kami arahkan untuk bansos di luar dari kuota pemerintah pusat sebanyak 55.361 KK yang terdaftar dalam DTKS. Jadi kita akan menambah yang tidak dicover oleh bantuan pemerintah pusat dengan nilai yang sama,” ungkapnya.
Selain bansos kepada masyarakat, pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada UMKM yang belum pernah mendapat bantuan sejak adanya pandemi Covid-19.
Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Gowa juga akan menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk intervensi kepada petani agar produksi di Kabupaten Gowa bisa terjaga.
Baca Juga : Asbisindo Sulsel Kolaborasi Bersama BI dan OJK Perkuat SDM Perbankan Syariah
“Di Gowa yang mengalami kontraksi ada dua komoditas yakni bawang merah dan cabai merah, sehingga kami mengidentifikasi petaninya dan mengarahkan BTT untuk petani dua komoditas tersebut agar produksinya terjaga dan meningkat di akhir tahun, karena diperkirakan natal, dan tahun baru konsumsi terjadi kenaikan,” jelasnya.
Namun, beberapa upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan beberapa daerah seperti Enrekang dan Bima yang memiliki kelebihan bawang merah dan cabai merah.
“Kami akan membeli dua komoditas yang dibutuhkan di dua daerah ini dan menanggung transportasi, pengiriman dan pendistribusian menggunakan BTT,” tambah Adnan.
Baca Juga : Buka Peluang UMKM Berkembang, Alfamidi Sosialisasi dan Kurasi Produk di Gowa
Adnan berharap pemerintah provinsi memberikan data kepada seluruh kabupaten/kota, jenis komoditas yang surplus di wilayah masing-masing agar kerja sama antar daerah bisa dilakukan tanpa harus keluar dari daerah Sulsel, dan inflasi daerah juga mampu dikendalikan.
Sementara, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana mengatakan, pada September 2022 ini Sulsel mengalami inflasi tahunan sebesar 6,35 persen (yoy). Secara spasial dari 5 Kota IHK (Bulukumba, Makassar, Palopo, Parepare dan Watampone), Kota Palopo merupakan daerah yang mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,74 persen (mtm) sedangkan inflasi bulanan terendah dialami oleh kota Parepare sebesar 0,92 persen (mtm).
“Inflasi daerah disumbang oleh kenaikan harga bensin, angkutan udara, angkutan dalam kota, pasir, dan angkutan antar kota. Sementara potensi komoditas penyumbang inflasi secara historis dalam 5 tahun terakhir yakni cabe rawit, cabe merah, ikan bandeng, bawang merah, dan angkutan udara,” urainya.
Baca Juga : HLM Jelang Nataru, TPID dan TP2DD Bahas 5 Langkah Strategis Antisipasi Risiko Kenaikan Harga
“Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat terus berinovasi dalam pengendalian inflasi seperti melalui kerjasama antar daerah hingga tahap operasionalisasi dan program urban farming melalui program mandiri benih untuk mendorong ketersediaan pasokan,” lanjutnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar