SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mendapat sorotan dari beberapa kalangan.
Wacana tersebut dianggap hanya menimbulkan masalah baru, karena dianggap rawan praktik jual beli suara dengan mekanisme pemilihan yang juga kadang dilakukan secara tertutup.
Sebelumnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), pada Senin (10/10/2022) lalu melakukan pembahasan wacana pilkada dikembalikan ke DPRD. Dimana bukan lagi lewat pencoblosan dari rakyat.
Baca Juga : VIDEO: Danny Pomanto Menangis di Acara Perpisahan dengan ASN
Bamsoet mengatakan bahwa para kepala daerah terpilih rawan melakukan korupsi. Salah satu pemicunya adalah keinginan untuk balik modal biaya kampanye dan sebagainya.
Ia menyoroti adanya kaitan antara demokrasi dengan korupsi yang marak terjadi saat ini. Misalnya, dalam lima periode, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak bisa mengatasinya jika evaluasi tak dilakukan, termasuk mekanisme dari Pemilu
Bamsoet menyebut, salah satu hal yang dikaji yakni mengembalikan sistem kepala daerah dipilih DPRD.
Baca Juga : Jelang Akhir Jabatan, Danny Pomanto Resmikan Tiga Proyek Strategis Pemkot Makassar
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto tidak menanggapi serius wacana tersebut.
Danny tak ingin mengambil pusing wacana yang berhembus soal kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD karena hal itu merupakan wacana dari pusat.
“Orang-orang di atas itu, biar kita berteriak bagaimana pun tetap keputusan orang di atas,” ujar Danny Pomanto.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar