SULSELSATU.com, MAKASSAR – Realisasi Pajak Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor meningkat 83 persen. Pencapaian ini berpengaruh dengan adanya kebijakan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II) yang digelar Pemprov Sulsel hingga November ini.
Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Sulsel, Andi Satriady Sakka mengatakan pengaruh terhadap capaian penerimaan BBN cukup signifikan. Kondisi tersebut menambah potensi baru Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari kendaraan luar sulsel.
Apalagi yang melakukan balik nama karena PKB, setiap tahun kedepannya sudah pasti membayar di Sulsel. Dari catatan yang ada, peningkatan itu menyentuh angka Rp765 miliar dari target Rp959.278.365.000 tahun ini.
Baca Juga : Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar Perkuat Sinergi Implementasi Sistem Opsen Pajak Kendaraan
Realisasi terkini itu, sebelumnya pada Juli terus bertambah dari Rp80 miliar, lalu Agustus Rp88 miliar, September Rp87 miliar sehingga total sampai September mencapai Rp765 miliar.
“Kebijakan BBN 2 ini sangat berpengaruh, makanya sekarang sudah mencapai 83,59 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya,” kata Satriady.
Di sisi lain, kemudahan ini membuat data potensi kendaraan yang lebih akurat dan data base kepemilikan ranmor pun lebih valid sehingga memudahkan penagihan PKB ke depan.
Baca Juga : Tahun 2025, Beli Kendaraan Baru Tidak Boleh Ada Tunggakan Pajak Kendaraan Lama
Termasuk, kata dia, dengan mengikuti kebijakan ini maka pemilik dijamin adanya legalitas pemilik kendaraan bermotor, memudahkan proses administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, mempermudah klaim asuransi kecelakaan
dan menghindari dampak penyalahgunaan kendaraan oleh pihak lain.
Juga, memudahkan proses untuk duplikat STNK ketika hilang, terhindar dari pajak progresif atau blokir BBN KB II akibat membeli kendaraan bekas serta dapat memanfaatkan layanan pembayaran digital.
Pihaknya berharap dengan sinergitas dan mitra dari pihak kepolisian dan JR tetap ditingkatkan terutama dalam peningkatan kepatuhan pembayaran PKB melalui operasi bersama di UPT Se-Sulsel.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Raih Dua Penghargaan TP2DD Terbaik di Indonesia
“Juga peningkatan akses dan kualitas pelayanan pembayaran PKB baik secara tunai dan nontunai melalui aplikasi terbaru Bapenda Sulsel Mobile,” harapnya.
Sekretaris Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh mengatakan kebijakan BBNKB 2 ini berlaku sampai 30 November, mendatang. Artinya masyarakat masih punya banyak waktu untuk ikut dalam pembebasan ini.
Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum ini untuk membantu meringankan beban dalam pembalikan nama kendaraannya. Termasuk, kata dia, bagi mereka yang memiliki kendaraan dari luar Sulsel tetapi mau dimutasikan masuk ke Sulsel dapat dilakukan.
Baca Juga : Pertumbuhan Rata-rata PAD Sulsel Tiga Tahun Terakhir Capai 11,85 Persen
Di samping, ia tak menampik kalau kebijakan gubernur ini merupakan tindak lanjut kunjungan tim pembina Samsat pusat beberapa waktu lalu dalam rangka rencana penerapan pasal 74 UU 22/2009 mengenai penghapusan registrasi kendaraan yang selama dua tahun mati STNK.
“Tentu diharapkan menambah potensi PKB kalau yang balik nama dari luar daerah,” kata Reza.
Dengan begitu PAD Sulsel terus tumbuh seiring akses ekonomi yang lebih bebas dibanding masa pandemi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar