Logo Sulselsatu

Dinas PPKB Makassar Sosialisasi Zero Stunting di Longwis Silves

Muh Jahir Majid
Muh Jahir Majid

Sabtu, 26 November 2022 22:30

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar rutin melakukan sosialisasi dan pembinaan ibu dan anak di Lorong Wisata (Longwis) Silves.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar, Ita Anwar menuturkan sosialisasi dan pembinaan itu bertujuan menjadikan Longwis Silves zero stuntin

“Agar tercipta keluarga yang berkualitas di Longwis Silves,” kata Ita Anwar, Sabtu (26/11/2022).

Ita Anwar mengatakan adapun bentuk pembinaan PPKB Makassar yakni membuat kelompok.
“Kami ada Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL),” ujarnya.

Khusus BKB, kata Ita Anwar, sasarannya agar tidak terjadi stunting yaitu mendata pasangan jumlah subur, calon pengantin, remaja, dan ibu hamil di Longwis Silves
“Kita sudah cek ada 2 ibu hamil kemudian balita, baduta dan remaja. Mereka kita akan bina dan edukasi bagaimana menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Itulah salah satu cara agar anak-anak kita bebas stunting,” imbuhnya.

Sedangkankan sosialisasi untuk remaja memberikan edukasi dan pemahaman cara reproduksi dan memasuki masa-masa pernikahan.

“Khusus calon pengantin kami wajib menyampaikan termasuk ke Imam Kelurahan kita edukasi apalagi kita sudah MoU bahwa usia pernikahan yang ideal untuk wanita usia 21 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun,” bebernya.

“Disitulah seorang laki-laki sudah matang pemikirannya untuk memimpin keluarganya. Utamnya lagi untuk perempuannya sudah matang dan mampu mengetahui sistem reproduksinya bisa dibuahi. Jadi yang kita harapakn di sini kematangan berpikir dan menghadapi masa-masa pernikahan,” ucapnya lagi.

Tak hanya diberikan pemahaman dan edukasi remaja, PPKB Makassar juga ibu hamil juga dianarkan cara menyelamatkan 1000 HPKnya, Serta PPKB Makassar juga aktif mengotrol mereka dengan dua fase yakni masa dalam kandungan dan setelah lahir hingga usia 2 tahun.

“1000 HPK ini kita harus kontrol dengan baik karena di situ terbentuk otak dari anak kita, Tujuannya kami keluarga berkualitas. Kita ingin generasi penerus generasi yang sehat bukan anak rentan sakit atau anak yang daya pikirnya lamban,” tuturnya.

Dia menambahkan kontrol itu dilakukan untuk mengetahui kondisi kehamilannya, utamanya kunjungan ke posyandu.

“Itulah kenapa kita sisir lorong karena kita mau lihat apakah mereka ke posyandu atau rutin memeriksa kesehatannya itu yang kita harapkan,” tukasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengontrol setelah ibu melahirkan apakah dia diimunisasi dan menerapkan ASI eksklusif kepada anaknya.

“Ini yang paling penting karena ASI adalah gizi yang luar biasa, ini semua menyelamatkan 1000 HPK. Setelah 6 bulan pemberian ASI kita ajar lagi mengenai pemberian makannya yaitu memberikan makanan yang bergizi. Ini semua yang kita kontrol dengan baik,” pungkasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Metropolitan09 Agustus 2026 19:11
PSEL Tamalanrea Terus Dipersoalkan, GERAM PLTSa: Pindahkan Lokasinya
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak PLTSa (GERAM PLTSa) kembali menggelar aksi demonstrasi menolak ...
Sulsel09 Agustus 2026 16:48
Kekeringan Melanda Sidrap, Asmo Sulsel dan FIFGroup Bantu Petani Massappa 3
Kekeringan yang melanda sejumlah lahan persawahan di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, membuat petani kesulitan mendapat...
Lifestyle09 Agustus 2026 14:18
Alasan Perusahaan Masih Membagikan Tumbler dan Tote Bag, Ternyata Ini Nilai Bisnisnya
Tumbler berlogo perusahaan, tote bag, notebook, pouch, dan berbagai barang promosi lain sudah menjadi pemandangan umum dalam acara bisnis. Barang-bara...
News09 Agustus 2026 08:45
Siasat Licik APL, Premanisme Berkedok “Petani Lada” di Hutan Lindung Loeha Raya
Hukum dan wibawa negara di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Larona benar-benar dilecehkan....