SULSELSATU.com, Parepare — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melaksanakan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Parepare tahun 2024, digelar di Ruang Pola Kantor Walikota, Selasa (21/2/2023).
Kepala Bappeda Parepare, Samsuddin Taha mengatakan, forum konsultasi publik Ranwal RKPD Tahun 2024 bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dari seluruh stakeholders pembangunan daerah.
Kegiatan ini merupakan forum untuk mendiskusikan isu-isu strategis dan permasalahan dan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024.
“Hasil dari penyempurnaan Ranwal RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024,” ujarnya.
Adapun telah dirumuskan Rancangan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yaitu peningkatan penyelenggaraan Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan. Pengembangan perekonomian daerah dan penguatan UMKM. Peningkatan kompetensi dan produktivitas serta daya saing tenaga kerja. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan tata
Kelola pemerintahan.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Pemeliharaan Ketertiban dan keamanan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi.
“Penetapan RKPD Kota Parepare Tahun 2024 akan dilakukan paling lambat akhir Juni Tahun 2023 melalui Peraturan Walikota Parepare,” ungkapnya.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menjelaskan, subtansi RPJMD berakhir tahun 2023, sehingga dibuatkan rancangan awal RKPD 2024 dan RPD 2024-2026.
“RPD harus dipedomani segenap perangkat daerah yang dilanjutkan dengan menyusun Renstra. Karena harus disadari, arah dan tujuan dari RPD 2024-2026 ada pada SKPD masing-masing. Kalian lah (SKPD) yang akan merangkum arah pembangunan Parepare pada 2024-2026,” jelas Taufan Pawe.
Hanya saja, pesan Taufan Pawe, rancangan yang dibuat tersebut jangan terlalu menyimpan dari karakter kebersamaan atau pembangunan daerah selama ini, yaitu taat asas, taat administrasi, dan taat penganggaran. Serta tetap jaga integritas sebagai abdi negara dan masyarakat.
“Kita harus selaraskan hasil pembangunan yang ada, baik infrastruktur maupun keumatan. Saya berharap sebelum penetapan diputuskan menjadi Perwali, saya minta inovasi dari seluruh SKPD,” ungkapnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar