SULSELSATU.com, BARRU – Menjelang pelaksanaan Verifikasi Lapangan Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023, Bupati Barru Suardi Saleh memimpin langsung Rapat Koordinasi Evaluasi dan Persiapan Penilaian KLA Tahun 2023 di lantai V menara Kantor Bupati Barru, Senin (12/6/2023).
Bupati Barru Suardi Saleh yang turut didampingi Ketua TP PKK Hasnah Syam tahun ini menargetkan naik peringkat ke kategori Nindya. Suardi menekankan semua pemangku kepentingan diharapkan bersinergi mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan penilaian KLA.
“Tahun lalu kita berhasil mempertahankan kategori Madya, makanya pada penilaian KLA tahun ini kita targetkan naik peringkat ke kategori Nindya,” kata Bupati Suardi Saleh.
Baca Juga : Program TJSL PLN Berikan Dampak Nyata Bagi Kesejahteraan Petani Desa Lampoko
Kata Suardi Saleh, untuk mencapai target itu, semua kompenen yang terkait dengan KLA diharapkan terus membenahi obyek yang menjadi lokus penilain.
Ketua TP PKK Kab Barru Hasnah Syam menguraikan, kriteria penilaian KLA tahun2023 yang dibagi ke dalam beberapa kluster antara lain kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus.
Menurut Anggota DPR RI Komisi IX tersebut, beberapa hal- hal yang perlu disiapkan dalam verifikasi lapangan antara lain menyiapkan materi paparan seperti gambaran tentang KLA kabupaten, melengkapi data informasi berupa video infografis yang mudah dilihat serta interaktif, mencantumkan inovasi-inovasi daerah, realisasi suara anak.
Baca Juga : Integrasi Ekowisata dan Inovasi Produk Bandeng di Barru Dorong Pengambangan Potensi Lokal
Selain itu katanya, menghadirkan pimpinan OPD atau lembaga atau dunia usaha yang terlibat dalam indikator kluster-kluster yang telah disebutkan sebelumnya.
Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Barru Jamaluddin menambahkan, untuk verifikasi penilaian tahun ini terdapat matriks yang harus diisi, sehingga kabupaten/kota harus lebih cermat dalam pengisiannya serta dokumen yang ditampilkan agar lebih baik.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar