SULSELSATU.com, Parepare — Difasilitasi program inklusi, Pemerintah Kota (Pemkot) segera membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk pencapaian Kota Layak Anak (KLA).
Hal itu terungkap saat kegiatan mentoring dan technical asistensi Pemerintah Daerah Kota Parepare di Hotel Bukit Kenari, Rabu (13/6/2023).
Kegiatan itu dihadiri perwakilan Bappeda, DP3, Bagian Ortala, Bagian Hukum dan SKPD terkait, serta Unit PPA Polres, LBK, dan Tim inklusi.
Plt Kepala Bappeda, Zulkarnaen Nasrun mengatakan, akselerasi pembentukan UPTD PPA ini merupakan lanjutan dari mentoring dan technical asistensi Pemda yang dilakukan pada bulan Maret 2023, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah.
Selain itu, lanjut Zulkarnaen, kehadiran UPTD PPA juga mendukung pencapaian kota layak anak di Kota Parepare. Namun tentu sudah harus dioptimalkan dengan fungsi dan tugas yang sudah melekat, termasuk tersedianya anggaran untuk koordinasi dan pencegahan.
“UPTD PPA memang sudah perlu dibentuk, mengingat kasus kekerasan anak dan perempuan sering terjadi, sehingga ada lembaga khusus yang melakukan pencegahan dan penanganan,” ungkapnya.
“Berdasarkan data tahun 2022, sebanyak 14 kasus kekerasan terhadap anak dan 9 kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini perlu ditekan, sehingga diharapkan kedepannya Parepare dapat menjadi jadi kota aman serta ramah anak dan perempuan,” jelasnya.
Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd. Samad Syam menyampaikan, tujuan kegiatan ini yaitu mengakselerasikan pembentukan UPTD PPA untuk pencapaian Kota Layak Anak di Kota Parepare.
“Tidak hanya itu, juga untuk meningkatkan pemahaman peran dan fungsi SKPD terkait dalam pencapaian indikator kelembagaan dan klaster kota layak anak. Membangun jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat,” tandasnya.
Diketahui, program inklusi adalah program kemitraan Australia-Indonesia yang mendukung prioritas kebijakan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.
Program ini diselaraskan dengan Pilar Pertama dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Australia, dan rencana aksi terkait, yang berkomitmen pada kerja sama untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan, mempromosikan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan inklusif-disabilitas.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar