SULSELSATU.com, MAKASSAR – Fraksi Golkar dan PKB di DPRD Sulsel menghindari adanya voting atau pengambilan suara di paripurna dalam menentukan calon penjabat (Pj) Gubernur Sulsel. Kedua fraksi ini berharap tiga nama sudah disepakati, sebelum memasuki ruang paripurna.
Voting bisa dilakukan jika muncul Balon Pj Gubernur Sulsel melebihi tiga nama. Sembilan fraksi akan mengambil suara untuk menentukan tiga nama yang akan disepakati untuk direkomendasikan ke Kemendagri.
“Makanya kami mau rapat, semua fraksi akan rapat untuk menentukan nama. Kami dari Fraksi Golkar menghindari voting, saya kira tidak ada fraksi yang mau voting,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Andi Hatta Marakarma.
Baca Juga : Kunjungi Pelabuhan Bira, Komisi D DPRD Sulsel Dorong Perbaikan Infrastruktur
Opu Hatta sapaannya mengatakan, telah mengunci satu nama bakal calon (Balon) penjabat (Pj) Gubernur Sulsel. Figur tersebut sudah dikomunikasikan dengan Ketua DPD I, Taufan Pawe.
“Kami tentu saja tidak mungkin melangkahi Pak ketua DPD, karena kami petugas partai di DPRD. Kami sudah diskusikan (soal Balon Pj Gubernur Sulsel),” ujar Opu Hatta.
“Hasil konsultasi kami dengan Pak Ketua DPD I (Taufan Pawe), bahwa kami hanya mengusulkan satu nama. Kami usulkan Pak Jufri Rahman,” sambungnya.
Baca Juga : Andi Tenri Indah Dorong Modernisasi Pertanian Gowa dengan Bantuan Alsintan
Jufri Rahman saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Otda Kemenpan RB. Ia pernah menjadi Penjabat Bupati Sinjai pada 2018 dan Plt Bupati Tana Toraja pada 2016 lalu.
Opu Hatta mengatakan, Fraksi Golkar memandang paling ideal hanya mengusulkan satu nama saja. Sebab hanya tiga nama yang boleh diusulkan DPRD Sulsel.
“Ini kan cuma kita mengusul, cuma Fraksi Golkar tidak boleh mengusul asal-asalan. Harus ada pertimbangan juga,” ujar Calon Anggota DPD RI ini.
Baca Juga : DPRD Sulsel Evaluasi Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Provinsi dan Daerah
Bupati Luwu Timur dua periode ini menilai, Jufri Rahman cocok menjadi suksesor Andi Sudirman Sulaiman. Apalagi sisa jabatannya hanya setahun saja.
“Kalau penjabat harus melanjutkan apa yang ada. Jika ada hal yang bagus dilanjutkan, (jika ada) masalah diperbaiki. Waktunya tidak terlalu banyak, jadi kami Partai Golkar menilai, beliau cocok,” jelasnya.
“Penjabat juga harus melihat untuk kepentingan daerah, ini masa transisi. Memang ada plus minus pemerintahan yang sekarang,” kuncinya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar