SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wakil DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) berharap pemerintah kota duduk bersama menyelesaikan masalah PSEL.
Wali Kota harus hadir bersama tokoh masyarakat, DPR, pihak APH untuk mendudukkan persoalan ini.
Pasalnya, ini proyek strategis nasional, jadi tidak boleh main-main. “Oleh karena itu, saking pentingnya ini barang maka wajib dibicarakan secara utuh,” kata ARA.
Persoalan saat ini kata dia, karena usulan lokasi PSEL di Tamalanrea itu ditolak. Warga Tamalanrea menolak keberadaan PSEL di Tamalanrea.
Baca Juga : Legislator DPRD Makassar Sentil GMTD, Fasum-Fasos Baru 7 Klaster Diserahkan ke Pemkot
Sedangkan warga Tamangapa menyetujui ada di Tamangapa dan menolak di Tamalanrea. “Artinya, ada dampak sosial yang terjadi,” ucap ARA.
Sebab selama ini tempat pembuangan sampah ada di Tamangapa, maka menurut ARA mengapa tidak di Tamangapa saja di bangun PSEL. Apalagi di mana-mana di Indonesia kata dia, PSEL itu dibangun di tempat sampah karena bisa langsung diproses dan produksi.
“Kalau di Tamalanrea, berarti ada mondar mandir kendaraan. Ambil dari TPA di bawa ke Tamalanrea. Sampah dari masyarakat di bawah lagi Tamalanrea. Padahal TPA ada di Tamangapa,” ujarnya.
Baca Juga : Legislator Makassar Desak GMTD Bangun Instalasi Pengolahan Air, Jangan Bebani PDAM
“Apalagi visi misi Wali Kota yaitu bagaimana membangun TPA bertaraf bintang lima,” sambung ARA.
Termasuk soal tipping fee juga harus dibicarakan karena ujung masalahnya ada persetujuan DPR. Apalagi kata dia, PSEL ini sudah menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga KPK.
“Saya tidak tahu mungkin ada yang bersurat ke KPK agar memperhatikan pelelangan terkait dengan keberadaan PSEL ini karena ditakutkan sarat dengan permainan,” katanya.
Baca Juga : DPRD Makassar Ungkap Perumahan Milik GMTD Berisi 2 Ribu Hunian Tanpa Rumah Ibadah
Namun, ARA mengaku setuju atas apa yang disampaikan Wali Kota bahwa tidak boleh ada cawe-cawe soal proyek ini. Tidak boleh ada campur-campur.
Harus terang benderang. Mana yang paling murah tipping fee maka itu yang didorong dan lokasinya mana yang paling tepat.
Bicara soal lokasi, ARA menekankan bahwa ada keluhan dari masyarakat Tamangapa bahwa selama 31 tahun mereka menjadi tempat pembuangan sampah. Namun, tiba-tiba mau dibangun PSEL dilarikan ke Tamalanrea.
Baca Juga : Legislator PDIP Tenri Uji Soroti Kebijakan Pemkot Makassar Tertibkan PKL di Barombong
Duitnya lari ke Tamalanrea, sedangkan selama 31 tahun bau tak sedap sampah dinikmati warga Tamangapa. Sehingga itu harus jadi perhatian
“Oleh karena itu dinas lingkungan hidup, tim ahli jangan memberikan informasi yang salah. Harus duduk bersama lagi. Makanya jangan menentukan tender dahulu. Ini bisa bahaya,” harapnya.
ARA juga berharap para anggota dewan lainnya juga angkat bicara soal ini. Tidak boleh cuma satu dua orang bicara.
Baca Juga : Legislator PDIP Udin Malik Dorong Kesadaran Arsip Vital di Makassar saat Lakukan Pengawasan
“Harus semua bicara soal ini. Khususnya semua anggota DPR dari dapil sana. Karena kenapa kami setiap reses selalu ditanyakan itu,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Makassar itu.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar