SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – Ketua DPRD Luwu Timur Aripin bersama Wakil Ketua 1 DPRD Luwu Timur Muh. Siddiq BM melakukan konsultasi ke Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Konsultasi dilakukan untuk menyikapi konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, salah satunya IPPKH Blok Tanamalia antara PT Vale dengan ratusan warga yang menggarap lahan di lokasi tersebut.
Eksplorasi lahan di Blok Tanamalia oleh PT Vale Indonesia selaku pemegang izin IPPKH sebelumnya terhambat oleh aksi penolakan mengatas namakan Aliansi Petani lada Loeha Raya.
Baca Juga : Dorong Produktivitas KWT di Luwu Timur, PLN UIP Sulawesi Bangun Greenhouse dan Rumah Kompos
Ketua DPRD Luwu Timur dan rombongan yang terdiri dari Wakil Ketua 1 DPRD Luwi Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Pemerintahan, bersama tokoh pemuda Loeha Raya serta perwakilan PT Vale difasilitasi oleh Dewan Kehutanan Nasional Dr Abdul Rahman Nur.
Kedatangan mereka diterima oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta Muh. Said.
Aripin mengatakan, hasil pertemuan dengan Kementerian DLH akan menindaklanjuti penanganan dan penyelesaian konflik di lahan IPPKH seluas 17.239,28 hektar (Ha) itu, dengan mendorong terbentuknya tim independent.
Baca Juga : PT Vale Hidupkan Warisan Budaya Anyaman Teduhu, dari Luwu Timur ke Panggung Nasional
“Karena ini merupakan masalah yang baru terjadi, dimana warga bercocok tanam di lahan konsesi PT Vale. Sehingga terjadi konflik saat lahan itu akan digarap perusahaan tambang,” katanya saat dihubungi, Rabu (27/9/2023).
Kata dia, tim independen akan diisi oleh para stakeholder terkait dalam masalah konflik lahan tambang tersebut. Dengan tujuan, kegiatan eksplorasi bisa tetap berjalan selaku pemegang IPPKH dan menguntungkan Masyarakat Loeha Raya sehingga tidak terjadi masalah yang berkepanjangan.
“Tim independen ini selanjutnya akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kita masih menunggu jadwal dari Kementerian LHK,” katanya.
Baca Juga : Produksi Nikel PT Vale Naik 19 Persen pada Kuartal II 2026, Pendapatan Tembus US$290 Juta
Ketua DPRD Luwu Timur pada rapat dengar pendapat sebelumnya telah menyuarakan dukungan agar Perusahaan berkolaborasi bersama Masyarakat, hidup berdampingan yang saling menguntungkan.
Ada empat hal yang ditekankan oleh ketua DPRD Luwu Timur. Pertama, harus ada pengganti biaya investasi atau ganti untung untuk masyarakat yang terdampak tambang.
Kedua, peningkatan kapasitas angkatan usia kerja dan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat yang terdampak. Ketiga, mengutamakan kontraktor lokal Masyarakat Loeha Raya. Keempat, PT Vale mendukung pengembangan perekonomian masyarakat loeha raya melalui program CSRnya.
Baca Juga : VIDEO: Mengenal Politeknik Sorowako, Kampus Vokasi dengan Lulusan Teknik Berdaya Saing
Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Luwu Timur Muh. Siddiq BM menambahkan, PT Vale sudah beroperasi selama 55 tahun, berbagai masalah diselesaikan dengan baik melalui fasilitasi pemerintah daerah, mengingat kewenangan kehutanan ada dipemerintah propinsi dan pusat, maka menurutnya pihak KLHK untuk turut mengambil peran fasilitasi penanganan konflik tenurial di Luwu Timur.
Hal serupa disampaikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Andi Makaraka yang juga mantan Kadis Kehutanan Luwu Timur.
Menurutnya, hutan di Luwu Timur sebagian besar telah dimiliki oleh pemegang IUP dan posisi ini akan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat bila tidak ditangani dengan baik, sehingga diperlukan model penyelesaian yang konkrit dan butuh dukungan dari KLHK.
Baca Juga : Politeknik Sorowako Fokus Cetak Lulusan Siap Industri, Serapan Kerja Alumni Capai 85 Persen
Tokoh Pemuda Loeha Raya Tidak Mau Konflik Terjadi
Sementara itu, tokoh pemuda Loeha Raya Rustam yang mendampingi rombongan DPRD ke Kementerian LHK, menyampaikan pihaknya datang untuk turut memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mencari titik temu untuk menyelesaikan konflik.
“Karena semakin lama kita larut maka semakin merugikan Masyarakat. Kami semata-mata ingin menyelesaikan konflik atas eksplorasi lahan Tanamalia, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak mau eksplorasi lahan ini membuat masyarakat kehilangan mata pencarian. Jadi kita mau win-win solution,” ungkap dia.
Untuk itu, selain mendukung masyarakat agar bisa menerima perusahaan tambang, pihaknya juga meminta PT Vale merincikan program yang ditawarkan.
“Jangan sampai Vale cuma ambil hasil buminya, lalu kami ditelantarkan. Kita ingin ada pemberdayaan ekonomi baru, masalah ketenagakerjaan, infrastruktur, pendidikan. Itu menjadi alasan inisiatif saya untuk datang ke Jakarta,” ungkapnya.
Dia mengklaim, apa yang dilakukan ini sudah tepat untuk menyelesaikan perkara yang ada disana.
“Langkah ini sudah tepat sebagai upaya menyelesaikan perkara. Karena saya rasa, semakin lama kita larut dalam konflik, ujungnya akan merugikan semua pihak. Itu yang tidak kita inginkan. Kita ingin kehadiran PT Vale untuk memberikan manfaat besar bagi Masyarakat dan Loeha raya Menjadi Kawasan pertumbuhan Ekonomi Baru di Luwu Timur,” ungkap Rustam.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar