SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Tahun Anggaran 2023 resmi disahkan melalui rapat paripurna yang digelar pada Sabtu (30/9/2023) malam. Anggaran yang disepakati sebesar Rp5,2 triliun lebih.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Hamzah Hamid mengungkapkan, dari total APBD Perubahan yang disepakati tersebut, dirincikan dengan anggaran pendapatan sebesar Rp4.517.197.053.787. Sedangkan untuk anggaran belanja sebesar Rp5.262.232.822.464,00.
“Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp745.035.768.677. Hal ini ditutupi dengan pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan sebesar Rp752.535.768.677, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,” sebut Hamzah.
Baca Juga : KMI 2026 di Makassar Bahas Royalti dan AI, Fadli Zon Dorong Musik Jadi Kekuatan Ekonomi
Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp745.035.768.677,00, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenan nihil.
Hamzah Hamid menambahkan, secara umum materi pembahasan fokus kepada evaluasi terhadap progress kegiatan masing-masing SKPD dan BUMD, dengan sejumlah rekomendasi, di antaranya meminta kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini mitra Komisi A DPRD Kota Makassar agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan dan regulasi yang ada mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan pertanggungjawaban.
Kemudian, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Pemkot Makassar disarankan untuk melakukan koordinasi menyeluruh antar pengelola PAD guna menghindari tumpang tindih di dalam penetapan objek dan pemungutannya.
Baca Juga : Makassar Jadi Pintu Distribusi Pangan, Munafri Dukung Pengendalian Inflasi Sulampua
“Khusus dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Parkir dan Jasa Perparkiran, harus jelas antara kewenangan Bapenda dan PD Parkir sehingga tidak menimbulkan kekisruan diantara pelaku atau pengelola pajak parkir (Bapenda) dan pengelola jasa perparkiran (PD. Parkir),” jelas Hamzah Hamid.
“Dalam kaitan hal tersebut, maka perlu mediasi dan konsultasi ke Kementerian terkait untuk mendapatkan jawaban pasti yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan,” Tambah Hamzah.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang didampingi oleh sejumlah kepala OPD. Seluruh fraksi di DPRD Makassar juga menyatakan persetujuan untuk menetapkan Ranperda APBD Perubahan tahun 2023 menjadi Perda.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar