SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kebijakan Bapenda Kota Makassar menahan kenaikan PBB untuk rumah kelas menengah ke bawah mendapat dukungan dari DPRD.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Makassas Rudianto Lallo(RL) , pada Kamis (30/11/2023). Kata RL, kebijakan itu mencerminkan keberpihakan pada rakyat.
“Ya saya kira itu bentuk keberpihakan pada rakyat. Kita memang terus mendorong Bapenda agar melakukan terobosan yang bisa dinikmati masyarakat,” ujar Ketua DPRD Makassas Rudianto Lallo.
Kepala Bapenda Makassar Firman Hamid Pagarra menyebut itu berdasarkan instruksi Wali Kota Makassar Danny Pomanto bahwa PBB harus pro terhadap rakyat.
“Dengan dasar itu, PBB tidak terjadi kenaikan untuk rumah menengah ke bawah,” ucap Firman Hamid Pagarra.
Lebih lanjutkan Firman menjelaskan Pemerintah pusat juga mendukung kebijakan serupa, Ia menegaskan orientasi pro rakyat dalam kebijakan PBB. Upaya pemutakhiran terbatas pada wilayah komersil.
Menurutnya, banyak perumahan-perumahan komersial di Makassar yang perlu dilakukan penyesuaian untuk tarif PBB-nya.
“Yang kita akan sasar komplek komersial baru dan yang ada di jalan poros, itu kita naikkan (tarif PBBnya),” tegasnya.
Kenaikan tarif PBB tersebut akan efektif dilakukan tahun ini.
Rencananya, Bapenda menarget kenaikan 30 persen untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada tahun 2022 lalu, PAD yang bersumber dari PBB menyentuh angka 90 persen dari target Rp270 miliar.
Tahun ini Bapenda menaikkan target PBB hingga Rp328 miliar.
Kendati demikian masih ada warga Makassar yang belum patuh membayar PBB-nya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar