SULSELSATU.com, MAKASSAR – Puluhan Warga Perumahan Pemprov Bukit Graha Praja Indah yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar Perumahan Graha Indah Manggala Makassar (FKBPGM) menggelar aksi damai di Kakanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulsel, Senin (29/7/2024).
Ketua FKBPGM Sadaruddin mengatakan, warga menuntut agar pihak Kakanwil ATR/BPN segera membuka blokir terhadap sertifikat tanah dan bangunan yang dimiliki.
Ia menjelaskan, tuntutan ini diajukan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga perumahan yang telah mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku.
Baca Juga : Kualitas Udara di Makassar Masuk Kategori Sangat Tidak Sehat
“Blokir sertifikat tanah dan bangunan yang kami miliki telah menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum bagi para pemilik sah. Kami menuntut agar Kakanwil ATR/BPN segera membuka blokir ini,” ujarnya.
Selain itu, warga juga mendesak agar penerbitan sertifikat tanah dan bangunan yang belum diterbitkan segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Hak kami untuk mendapatkan sertifikat atas tanah dan bangunan harus diakui dan dipenuhi oleh pihak berwenang,” kata Sadaruddin.
Baca Juga : Makassar Leadership Summit 2026, Kepemimpinan Harus Berdampak bagi Lingkungan dan Masyarakat
Warga juga mengharapkan adanya kepastian hukum dan transparansi dalam seluruh proses administrasi terkait penerbitan sertifikat.
“Kami meminta pihak terkait untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai status dan perkembangan permohonan sertifikat kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, warga menuntut agar pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya melindungi hak-hak mereka sebagai warga yang telah mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku dalam proses kepemilikan tanah dan bangunan.
Baca Juga : Makassar Leadership Summit 2026 Fokus Bahas AI, Transformasi dan Sustainability
“Kami berharap agar tuntutan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga perumahan,” tutup Sadaruddin.
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Sulsel Kuncoro Bhakti Hanung Prihanto mengatakan, persoalan ini sebenarnya adalah masalah lama yang sudah berjalan di pengadilan.
“Memang yang dituntut warga adalah pembukaan blokir oleh kementerian. Soal mekanismenya, karena blokirnya berdasarkan surat dari Kementerian ATR/BPN, kami akan melaporkan ke kementerian dengan berbagai pertimbangan dan tuntutan warga akan disampaikan. Kami juga membantu dengan data-data yang perlu disampaikan,” ujarnya.
Baca Juga : Makassar Leadership Summit 2026 Dorong Makassar Jadi Episentrum Kepemimpinan Indonesia Timur
Terkait tenggang waktu pembukaan blokir, Kuncoro menjelaskan bahwa itu merupakan kewenangan pusat dan pihaknya belum bisa menentukan kapan waktunya.
“Tapi yang jelas, sesegera mungkin akan kami sampaikan terkait aksi warga ini supaya nanti ditangani pusat juga. Harapan kami sama dengan warga, masyarakat secara umum, kalau persoalan ini segera selesai tentu lebih baik sehingga masyarakat juga bisa tenang. Mohon doanya biar segera selesai masalahnya,” tutupnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar