Logo Sulselsatu

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Turut Bahas Rencana Aksi Corporate University

Asrul
Asrul

Jumat, 08 November 2024 10:16

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terlibat dalam pembahasan Rencana Aksi Implementasi Corporate University Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025 – 2029 yang dilakukan oleh tim Komisi III, Kamis(7/11/2024) di Hotel Mercure Batavia Jakarta Barat.

Dalam keterangannya Taufiqurrakhman menyampaikan Pada pembahasan tersebut dilakukan penyempurnaan Visi dan Misi Corporate University Kemenkumham. Selain itu, melakukan penyempurnaan siklus pembelajaran (ADDIE), dan membahas pengembangan dan penguatan teknologi pembelajaran.

“Pada dasarnya tim kami bekerja untuk menyempurnakan Penyusunan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi dan hasilnya akan dipaparkan dalam panel akhir semua komisi,” ujar Taufiqurrakhman

Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ikuti Kick Off Pelatihan Paralegal sebagai Upaya Tingkatkan Pemberian Bantuan Hukum

Taufiqurrakhman menambahkan bahwa komisinya telah melakukan diskusi dari pagi hingga sore untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kompetensi pegawai Kemenkumham melalui draft rencana aksi implementasi corporate university Kemenkumham.

Selanjutnya Kakanwil Taufiqurrakhman menjelaskan bahwa Kemenkumham CorpU merupakan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui pendekatan system pembelajaran terintegrasi dalam rangka mendukung tujuan strategis dan pencapaian target keinerja Kementerian dengan mewujudkan keterkaitan dan kesesuaian antara Pendidikan, pembelajaran, dan penerapan niali – nilai dengan target kinerja dan didukung dengan system manajemen pengetahuan dan system manajemen pembelajaran.

Dimana Ketentuan terkait Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui system pembelajaran terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM

Baca Juga : Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang

Dijelaskan juga, dengan mengoptimalkan potensi SDM, Corp Uakan berperan penting dalam membentuk aparatur Kemenkumham yang berkualitas, professional dan berintegritas tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan public dan memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pembahasan dari tiap Komisi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat koordinasi akselerasi corporate university Kementerian Hukum dan HAM yang akan menghasilkan rekomendasi draft Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 terkait Pengembangan Kompetensi Terintegrasi, draft Rancangan Pedoman Corporate University, dan Draft Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Otomotif18 September 2026 19:11
Hyundai STARGAZER Cartenz di Makassar Mulai Rp247,3 Juta, Dilengkapi Fitur Smart Cruise Control
Hyundai STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X hadir sebagai pilihan kendaraan keluarga dengan teknologi bantuan berkendara, kenyamanan kabin, sert...
OPD18 September 2026 18:30
RDP Tuntas, Komisi D DPRD Makassar Rekomendasikan Penutupan RSIA Paramount
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Kota Makassar telah merampungkan rekomendasi terkait kasus meninggalnya seorang bayi di RSIA Paramount....
OPD18 September 2026 18:24
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Pembangunan Koperasi Merah Putih di Lahan Terminal Pinrang
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pembangunan Koperasi Merah Putih di atas lahan Terminal Pinrang yang disebut...
OPD18 September 2026 18:22
Komisi A DPRD Sulsel Bakal Konsultasi ke BKN, Soroti Guru PPPK, Banyaknya Plt hingga TPP ASN
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Komisi A DPRD Sulawesi Selatan berencana melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperjelas sej...