SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2024, Senin (24/3/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Sulsel tersebut, Jufri Rahman menyampaikan laporan realisasi APBD berdasarkan Dokumen LKPJ Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa laporan ini masih dalam status unaudited atau belum diaudit.
Membacakan sambutan Gubernur Sulsel, Jufri menguraikan berbagai capaian pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,56% pada 2019 menjadi 1,01% pada 2023.
Baca Juga : Andre Tanta Dorong Pertemuan Warga dan Developer Soal Jalan Rusak di Pondok Husada
Selain itu, ia juga menyoroti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat hingga Rp69,70 juta pada 2023, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 71,66 pada 2019 menjadi 74,60 pada 2023.
“Tingkat pengangguran terbuka juga berhasil ditekan hingga 4,33% pada 2023, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 5,45%,” ujarnya.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga mengalami peningkatan signifikan. Partisipasi pendidikan tinggi Sulawesi Selatan naik ke peringkat lima nasional, sementara indeks kesehatan mencapai 82,51, melebihi rata-rata nasional.
Baca Juga : Yeni Rahman Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan saat Pengawasan di Dua SMA Makassar
Jufri juga melaporkan peningkatan kemantapan jalan dari 62,52% pada 2019 menjadi 75,37% pada 2023, serta peningkatan Indeks Lingkungan Hidup menjadi 74,30, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Sulsel mengalami kemajuan, naik dari kategori B (skor 61,24) pada 2019 menjadi BB (skor 74,21) pada 2023.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, yang insya Allah akan menjadi motivasi dan modal dasar optimisme dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan,” tegasnya.
Baca Juga : Pengawasan APBD di Buakana, Andre Tanta Tampung Aspirasi Soal Pendidikan
Dalam laporannya, Jufri Rahman juga mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2024 mencapai Rp9,99 triliun, atau 98,33% dari target APBD yang ditetapkan sebesar Rp10,1 triliun.
Pendapatan daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lainnya yang sah. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp10,056 triliun atau 97,48% dari target sebesar Rp9,8 triliun.
Jufri juga menjabarkan alokasi anggaran untuk berbagai urusan pemerintahan, termasuk:
Baca Juga : Pemprov Sulsel Terseret Laporan Dugaan Korupsi Anggaran 2026 ke KPK
– Urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang dialokasikan Rp5,2 triliun lebih, dengan realisasi Rp5,0 triliun lebih (97,56%).
– Urusan wajib non-dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, hingga urusan pengawasan dan pemerintahan umum yang juga menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Kami akan terus berupaya mengoptimalkan realisasi anggaran agar program-program prioritas dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar