SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menyampaikan dukungannya terhadap Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hal ini ditegaskannya sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam keterangannya pada Sabtu (12/4/2025), Andi menegaskan bahwa predikat WBK bukan sekadar simbol administratif, tetapi harus menjadi cerminan nyata dari perilaku dan etos kerja seluruh jajaran. Ia meminta agar semangat integritas dijadikan pijakan utama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
“Meraih WBK itu bukan hanya mengejar status, tapi bagaimana kita membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bebas dari pungli. Itu yang akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita,” ujar Andi.
Ia juga mendorong seluruh jajaran BHP Makassar untuk menyiapkan seluruh data dukung penilaian WBK dengan serius dan akurat. Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut bukan hanya pelengkap, melainkan bukti komitmen dan kerja nyata.
“Jangan membuat data dukung sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Semua harus disiapkan dengan teliti, sesuai aturan, dan mencerminkan kinerja sebenarnya,” tegasnya.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik yang bersih, humanis, dan bebas dari pungutan liar. Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBK sangat bergantung pada perilaku individu dalam melayani masyarakat.
BHP Makassar saat ini menjadi salah satu satuan kerja di lingkungan Kemenkum Sulsel yang tengah berproses menuju penilaian WBK.
Dukungan penuh dari pimpinan wilayah ini diharapkan menjadi dorongan moral dan motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat tata kelola kelembagaan.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
Dengan kerja sama dan semangat perbaikan berkelanjutan, Kemenkum Sulsel menargetkan BHP Makassar dapat menjadi role model satuan kerja yang profesional, akuntabel, dan bebas korupsi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar