SULSELSATU.com, SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan turut berpartisipasi dalam National Networking Forum 2025 yang digelar di Hotel Morazen Surabaya, Selasa-Rabu (3-4 Juni 2025). Forum bertema “Menjembatani Kesenjangan Keadilan” ini diinisiasi oleh International Bridges to Justice (IBJ), LBH Apik Jakarta, dan LBH Apik Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Kayoon No. 4-10 Embong Kaliasin ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga dinas terkait. Tujuannya adalah mengidentifikasi solusi bersama untuk memperbaiki penegakan hukum dan perlindungan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Direktur LBH Apik Jakarta Uli Pangaribuan dalam pembukaan forum menyoroti permasalahan mendasar yang masih dihadapi perempuan di Indonesia.
Baca Juga : Kanwil Kemenkum Sulsel Ajak Publik Pahami Fungsi Jaminan Fidusia
“Kesenjangan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum kita,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak semua perempuan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berbagai faktor menjadi penghalang, seperti keterbatasan pemahaman hukum, masalah sosial-psikologis, stigma yang masih mengakar kuat, hingga minimnya akses terhadap bantuan hukum yang berpihak dan sensitif terhadap perempuan.
“Kolaborasi ini bukan hanya mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam memperjuangkan akses keadilan yang lebih setara dan berpihak bagi perempuan berhadapan dengan hukum,” tambah Uli.
Baca Juga : Perayaan Natal Oikumene 2026, Kakanwil Kemenkum Sulsel Dorong Semangat Kebersamaan dalam Pelayanan Publik
Brigjen Pol (Purn) Desy Andrian, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA yang menjadi keynote speaker, memberikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara forum.
“Forum ini sangat penting sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya yang berhadapan dengan hukum. Ini sejalan dengan amanah perlindungan perempuan dan anak dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden pada program nasional Astacita yang keempat,” jelasnya.
Desy menekankan bahwa hingga saat ini, perempuan yang terlibat dalam proses hukum—baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku—masih menghadapi tantangan berat. “Ketidaksetaraan, diskriminasi, hingga perlakuan tidak adil masih sering mewarnai perjalanan hukum yang mereka alami,” ujarnya.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Andi Basmal menjelaskan partisipasi institusinya dalam forum tersebut. Pihaknya menugaskan penyuluh hukum Puguh Wiyono untuk hadir mewakili Kemenkum Sulsel.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam memperjuangkan akses keadilan yang lebih setara dan berpihak bagi perempuan berhadapan dengan hukum,” tegas Andi Basmal.
Forum yang dibuka oleh Uli Pangaribuan (Direktur LBH Apik Jakarta), Karen Tse (CEO dan Pendiri IBJ), dan Olivia Frank (Delegasi Uni Eropa) ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan hak perempuan dalam proses hukum di Indonesia.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar