SULSELSATU.com, DEPOK – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kegiatan Peresmian Posko Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).
Peresmian tersebut menjadi awal untuk memperkuat peran hukum di Desa/Kelurahan secara merata di seluruh Kab/Kota di Prov. Sumsel dan menjadi langkah yang akan diikuti oleh seluruh Kanwil Kemenkum di Indonesia, khususnya Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal saat mengikuti kegiatan secara virtual dari ruang rapat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum RI, Senin (28/7), menyambut baik kegiatan positif yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum Sumsel.
Baca Juga : Prestasi Pengelolaan Anggaran, Kanwil Kemenkum Sulsel Terbaik IKPA TA 2025
Peresmian posbakum dan pelatihan paralegal oleh Kepala Desa atau Lurah di Sumsel kata Andi Basmal, menjadi langkah konkrit untuk menghadirkan akses hukum secara merata bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif Kanwil Kemenkum Sumsel dalam meresmikan Posbakum serta membuka pelatihan paralegal desa dan kelurahan di wilayah Sumsel,” ucap Andi Basmal usai mengikuti kegiatan secara daring.
“Ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput. Kanwil Kemenkum Sulsel siap mendukung dan mereplikasi program serupa di wilayah kami sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan pelayanan hukum yang merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Sebelumnya, Menkum RI, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Gubernur dan seluruh pemerintah daerah di Sumsel atas pencapaian luar biasa dalam mendirikan 3.258 Pos Bantuan Hukum. Sebuah prestasi yang memecahkan Rekor MURI yang tercatat satu bulan sebelumnya.
Ia menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan reformasi hukum yang memberikan akses keadilan bagi masyarakat lemah, dengan Posbakum dan pelatihan paralegal sebagai program utama dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Supratman mengungkapkan, bahwa para legal yang terlatih akan mendapatkan gelar non-akademik C.P.L.A. (Certified Paralegal of Legal Aid) dan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan restorative justice di tingkat desa, sehingga mengurangi beban aparat penegak hukum.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
“Kementerian Hukum menyediakan layanan hukum berbasis digital dalam rangka transformasi digital, termasuk harmonisasi perda yang ditargetkan selesai maksimal 5 hari kerja. Terdapat 14 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Sumsel yang siap memberikan bantuan hukum gratis jika masyarakat terpaksa harus berperkara,” ujar Supratman saat menyampaikan keynote speech, langsung dari Griya Agung Pemprov. Sumsel.
Kegiatan ini menjadi langkah untuk memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Salah satu agenda utamanya adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan dengan berbagai fakultas hukum universitas di Sumatera Selatan.
Kerja sama ini akan memfasilitasi penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Posbakum yang baru diresmikan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar