SULSELSATU.com, DEPOK – Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 selama tiga hari di BPSDM Hukum, Depok. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juli 2025 ini dihadiri seluruh pimpinan tinggi madya, pratama, kepala bagian tata usaha dan umum kantor wilayah, serta kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenhum.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK), Andry Indrady, dalam arahannya menekankan pentingnya peningkatan kinerja di seluruh level. “Seluruh jajaran Kementerian Hukum harus mampu memberikan kinerja terbaik dalam mewujudkan program prioritas menteri,” kata Andry yang bertindak sebagai steering committee.
Menurut Andry, rakordal ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kinerja untuk kemudian dicarikan solusinya. “Perlu identifikasi terkait masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja,” jelasnya.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkum Sulsel Dampingi Komisi XIII DPR RI Tinjau Rutan Makassar dalam Rangka Reses di Sulsel
Rakordal kali ini menargetkan tiga luaran utama, Yakni Laporan Kinerja Semester I Tahun 2025, Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Kinerja, dan Keputusan Menteri tentang Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Kinerja.
“Hasil diskusi selama tiga hari ke depan akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri agar rencana aksi percepatan kinerja menjadi perhatian seluruh pimpinan di pusat maupun wilayah,” tambah Andry.
Andry juga mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan pelayanan publik demi mempertahankan prestasi reformasi birokrasi Kemenhum. Pada 2024, indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum meraih level A dengan nilai 90,38.
Baca Juga : DJKI Tekankan Transparansi Royalti di Forum WAMI
“Mari tingkatkan kinerja dan berikan pelayanan publik terbaik agar indeks RB yang sudah level A dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Untuk memperkaya wawasan peserta, rakordal menghadirkan narasumber eksternal dari berbagai instansi. KemenPANRB hadir membahas Implementasi SAKIP, BPKP menjelaskan SPIP dan Manajemen Risiko, serta DJKN Kemenkeu memaparkan proses Likuidasi Aset.
Acara akan dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelum pelaksanaan Sidang Komisi yang telah ditetapkan Panitia dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.
Baca Juga : Komisi XIII DPR RI Dorong Kanwil Kemenkum Sulsel Perkuat Layanan AHU dan Sentra Kekayaan Intelektual
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal yang hadir Bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi P3H Heny Widyawaty dan Kabag Tata Usaha dan Umum menjadikan rakordal ini sebagai sarana memperkuat Kinerja jajaran.
Andi Basmal, meyampaikan pentingnya rakordal ini sebagai momentum evaluasi dan perbaikan kinerja.
“Rakordal pengendalian kinerja semester I ini menjadi ajang refleksi bersama untuk mengukur sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan,” ujar Andi Basmal.
Baca Juga : PNBP Naik 3,2%, Kanwil Kemenkum Sulsel Dapat Apresiasi Komisi XIII DPR RI
Menurutnya, seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel harus memanfaatkan forum ini untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala operasional di lapangan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan hukum,” jelasnya.
Andi Basmal juga menegaskan bahwa arahan dari Kepala BSK Hukum akan dijadikan pedoman dalam menyusun rencana aksi percepatan kinerja di wilayah Sulsel.
Baca Juga : Penilaian Kompetensi ASN untuk Mutasi ke Kemenkum Resmi Dibuka, Kanwil Sulsel Hadir Secara Virtual
“Kami akan pastikan setiap rekomendasi dan rencana aksi yang dihasilkan dari rakordal ini dapat diimplementasikan dengan baik di seluruh unit kerja di bawah Kanwil Kemenkum Sulsel, sehingga kontribusi kami terhadap pencapaian program prioritas menteri dapat optimal,” pungkasnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar