Logo Sulselsatu

DPRD Sulsel Pastikan Proyek Jalan Strategis Rp5 Triliun Dimulai 2025

Asrul
Asrul

Jumat, 08 Agustus 2025 11:13

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pengerjaan sejumlah ruas jalan strategis yang selama ini dikeluhkan masyarakat akan dimulai pada tahun anggaran 2025.

Proyek tersebut akan menggunakan skema multiyears contract (kontrak tahun jamak) yang nilainya mencapai hampir Rp5 triliun untuk tiga tahun ke depan.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja evaluasi semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Komisi D DPRD Sulsel bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.

Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Belum Putuskan Status Lahan Parkir Hotel Arthama

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menjelaskan bahwa terdapat lima paket proyek jalan yang menggunakan skema multiyears.

Namun, daerah Toraja dan Luwu Raya tidak termasuk dalam paket tersebut karena ruas jalan di wilayah itu dinilai pendek dan dapat diselesaikan dalam satu masa anggaran.

“Multiyears ini sedang dalam proses tender dan pengadaan barang dan jasa. Kami akan melakukan telaah lebih lanjut,” ujar Kadir Halid.

Baca Juga : Pansus DPRD Sulsel Bahas Status Lahan Parkir Hotel Arthama, Anggota Dewan Terbelah

Adapun ruas-ruas jalan yang dipastikan masuk dalam proyek multiyears adalah Paket I mencakup ruas Hertasning–Aroepala–Tun Abdul Razak–Bili-Bili–Sungguminasa–Malino–Tondong (Sinjai)–Tanete hingga Tana Beru (Bulukumba). Nilainya Rp500 miliar. Proyek ini sudah masuk tahap pemrosesan di Pokja.

Paket II mencakup wilayah Takalar–Gowa. Mulai dari Barombong–Panciro–Galesong–Pattallassang–Malakaji hingga Sapaya. Nilainya mendekati Rp300 miliar.

Paket III membentang dari Soppeng–Sidrap–Rappang–Pinrang–Paleteang–Lerang sampai Enrekang. Nilai proyek sekitar Rp500 miliar.

Baca Juga : Sufriadi Arif Terima Aspirasi Mahasiswa soal Karhutla, Sembilan Tuntutan Bakal Diteruskan

Paket IV meliputi ruas Pekkae–Takkalalla menuju Wajo, lalu menyambung ke Salo Peneki, Cabbengnge, Anabanua. Nilainya sekitar Rp600 miliar.

Paket V menyasar Bone–Lamuru–Palattae–Tana Batue–Sanrego–Sinjai, serta ruas Lamuru–Takkalalla dan Pangkep–Parigi. Nilainya juga mendekati Rp500 miliar.

Menurut Kadir Halid, dalam rapat kerja ini Komisi D juga meminta masukan dari OPD mitra terkait perubahan anggaran.

Baca Juga : Legislator Golkar Sulsel LBK Apresiasi Betonisasi Jalan Burung-Burung–Bili-Bili di Gowa

Data perubahan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di Badan Anggaran DPRD Sulsel pada anggaran perubahan 2025.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Lukman B. Kady, menyatakan bahwa pembangunan jalan menuju Sapaya dipastikan mulai dikerjakan tahun ini.

“Insyaallah tahun ini mulai dikerjakan. Jalan ini akan diperbaiki dan diperlebar, menyesuaikan dengan kondisi tanah. Ada yang bisa dibeton, ada yang tidak. Tidak lagi sekadar aspal biasa,” jelasnya.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

News30 Oktober 2026 18:58
MaRIConnected Hadirkan 26 KOL Sambut HUT ke-26 MaRI
Mal Ratu Indah (MaRI) menghadirkan program MaRIConnected dengan melibatkan 26 Key Opinion Leaders (KOL) dari berbagai latar belakang dan minat....
Pendidikan30 Oktober 2026 17:25
Asmo Sulsel Edukasi Safety Riding Siswa SMAN 5 Makassar
Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar edukasi keselamatan berkendara (safety riding) bagi siswa SMAN 5 Makassar, Kamis (29/10/2026)....
Bisnis30 Oktober 2026 17:08
Bukit Baruga Tawarkan Hunian Dekat Fasilitas Publik Dukung Mobilitas Sehari-hari
Akses menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, pusat perbelanjaan, hingga transportasi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih hunian....
News30 Oktober 2026 15:26
PLN dan Kejati Sultra Perkuat Sinergi Pembangunan Kelistrikan
PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk mendukung kepastian hukum dalam pembangunan infrastruk...