SULSELSATU.com – Periode tanggap darurat pasca kebocoran pipa minyak di Desa Lioka, Kecamatan Towuti resmi ditetapkan oleh Bupati Luwu Timur sejak 23 Agustus hingga 5 September 2025.
Selama periode ini, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersama Pemerintah Daerah Luwu Timur, masyarakat dan para pakar independen terus bergerak aktif untuk memastikan penanganan berjalan secara transparan, inklusif, dan berkeadilan.
Sejak hari pertama, desa terdampak, Lioka, Langkea Raya, Baruga, Timampu, Matompi, dan Wawondula menjadi prioritas utama.
Baca Juga : MIND ID Kawal Proyek Strategis PT Vale di Pomalaa, Fokus pada Hilirisasi Berkelanjutan
Proses pemulihan dipimpin langsung oleh Pemda Luwu Timur, sementara PT Vale menjalankan peran sebagai mitra yang bertanggung jawab.
Tim ahli independen dari universitas terkemuka turut terlibat untuk melakukan asesmen sosial, ekonomi, dan ekologis.
Camat Towuti Amri Mustari menegaskan pentingnya kerja bersama.
Baca Juga : PT Vale Perkuat Hilirisasi Nikel, Produksi Semester I 2026 Hampir 30 Ribu Ton
“Ini bukan kerja sepihak, kami dari pemerintah berkolaborasi dengan baik, termasuk masyarakat yang kita libatkan agar kejadian ini bisa segera kita atasi.”
Hingga hari kedelapan, PT Vale telah menerima 112 aduan resmi, dengan hampir 90 persen disampaikan langsung saat tim berkunjung ke lapangan.
Untuk memastikan akses yang merata, PT Vale tetap membuka Posko Pengaduan & Informasi di Kantor Camat Towuti serta menyediakan Hotline 24 jam.
Baca Juga : PT Vale Hidupkan Warisan Budaya Anyaman Teduhu, dari Luwu Timur ke Panggung Nasional
Keterlibatan masyarakat menjadi kunci: tokoh desa turut mencatat keluhan dan kebutuhan warga, yang kemudian diverifikasi serta ditindaklanjuti oleh PT Vale.
Mekanisme ini memastikan bahwa setiap suara warga mendapat tempat, dan setiap aduan menjadi dasar perbaikan.
Head of External Relations PT Vale Endra Kusuma menekankan, proses pemulihan ini adalah perjalanan bersama.
Baca Juga : Produksi Nikel PT Vale Naik 19 Persen pada Kuartal II 2026, Pendapatan Tembus US$290 Juta
“Bupati telah menetapkan masa tanggap darurat sampai 5 September. Kami optimis dengan keterlibatan aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan masukan dari para ahli, pemulihan akan terus berlanjut dengan prinsip berkeadilan dan transparansi,” ujar Endra.
Tim ahli akan melanjutkan wawancara lapangan di wilayah hilir sebelum menyusun rekomendasi resmi pada awal minggu depan.
Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar langkah pemulihan jangka panjang yang lebih kokoh baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Towuti.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar