SULSELSATU.com MAKASSAR – Pakar energi yang juga dosen Univeristas Muslim Indonesia Makassar, Syarifuddin Nojeng, menilai langkah pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelontorkan anggaran Rp4,3 triliun untuk mempercepat elektrifikasi di desa tertinggal, terluar, terdepan (3T) sebagai kebijakan yang tepat. Program listrik desa dinilainya menjadi kunci untuk mendongkrak rasio elektrifikasi menuju 100 persen sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat terpencil.
“Target rasio elektrifikasi Indonesia kan harus 100 persen. Persoalannya kan banyak di daerah-daerah kita tidak semua bisa teraliri listrik karena persoalan lokasi yang terpencil itu. Jadi untuk mencapai 100 persen itu memang butuh pendanaan yang luar biasa,” ujar Syarifuddin dalam diskusi bertema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi” di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (20/11/2025).
Ia menilai upaya Kementerian ESDM terutama untuk menjangkau wilayah terpencil merupakan langkah realistis meski tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Apalagi, kata dia, beberapa daerah membutuhkan sistem pembangkit listrik hybrid agar listrik bisa berjalan 24 jam karena akses infrastruktur PLN yang berasal dari PLTU belum bisa mencapai daerah pelosok.
“Jadi kalau mau dibangun, itu harus melalui dengan hybrid, apakah Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) digabung dengan PLT Surya, atau dengan diesel,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui. Ia menilai elektrifikasi di desa tidak hanya menambah kenyamanan masyarakat, tetapi juga langsung menggerakkan ekonomi daerah.
Menurut dia, keberadaan listrik membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga mempercepat aktivitas ekspor komoditas desa. “Efeknya adalah, kalau listrik desa itu dibangun di sana, akan tumbuh sumber untuk bahan ekspor. Artinya ekonomi itu berputar,” kata Sutardjo.
Sutardjo bahkan optimistis target elektrifikasi 100 persen dapat tercapai jika pemerintah memiliki komitmen kuat. Ia menilai Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah, sehingga kendala teknis seharusnya bisa diatasi. “Harusnya masalah teknis bisa teratasi dan saya yakin bisa. Banyak sekali, kok, ada tenaga air, ada segala macam itu, bisa kok itu dimanfaatkan,” ujarnya.
Dari perspektif kebijakan publik, Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong, menilai keputusan pemerintah mengalokasikan Rp4,3 triliun sangat masuk akal. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan publik harus diiringi dengan pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.
“Ya tentu, kalau kami dari sisi kebijakan ya, itu (listrik desa) harus diperjuangkan. Setelah diperjuangkan ya tentu harus diawasi bahwa betul-betul kebijakan ini berdaya guna,” kata Kafrawy.
Lebih lanjut, ia menyebut langkah pemerintah yang mengutamakan daerah 3T untuk menerima manfaat program ini juga sudah tepat. Sebab, daerah-daerah itu sering terlupakan dan memerlukan perhatian khusus. Namun, ia juga mengingatkan agar program ini turut menyasar daerah di luar 3T yang juga belum teraliri listrik.
“Ya kalau kita melihat dari sisi pemilihan tempat, ya itu sudah sangat tepat ya. Namun pemerintah juga tidak boleh abai dengan teman-teman saudara-saudara kita yang tidak terjangkau oleh daerah 3T ini. Karena tentu wilayah 3T ini ada klasifikasi wilayahnya, ada klasifikasi tempatnya. Sehingga saudara-saudara kita yang tidak berada dalam persyaratan 3T ini betul-betul juga mendapatkan kebijakan yang adil bagi pemerintah, sehingga betul-betul semuanya terlapisi sebagai masyarakat yang diberikan kesejahteraan dalam bentuk energi listrik seperti itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meresmikan 100 rumah tangga pertama dari total target 292 penerima penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL di Fakfak, Papua Barat sepanjang 2025.
“Melalui BPBL, masyarakat sekarang dapat menikmati akses listrik yang layak tanpa harus memikirkan biaya pemasangan,” kata Bahlil dalam siaran pers dikutip pada Senin (17/11/2025).
Masuknya listrik disebut membuka peluang usaha mikro berbasis komoditas ikan karena rumah tangga pesisir dapat memanfaatkan mesin pendingin, menyimpan hasil tangkapan lebih lama, dan melakukan pengolahan sederhana yang meningkatkan nilai jual. Potensi kelautan Fakfak dinilai memberi ruang besar bagi tumbuhnya usaha yang sebelumnya terkendala tidak adanya pasokan listrik.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar