SULSELSATU.com, MAKASSAR – Memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko kenaikan harga pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dan juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan optimalisasi pendapatan daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menyelenggarakan High-Level Meeting (HLM) pada Rabu (3/12/2025).
HLM dengan tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Momen HBKN Natal dan Tahun Baru, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan” dihadiri bupati/wali kota se-Sulsel berlangsung di Baruga Phinisi Bank Indonesia (BI) Sulsel.
Kegiatan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulsel Hj. Fatmawati Rusdi, dihadiri oleh Kepala BI Sulsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, para anggota Forkopimda Sulsel, bupati/wali kota se-Sulsel, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah terkait, serta stakeholders lainnya.
Baca Juga : BI Sulsel Perkuat Literasi Ekonomi Syariah Lewat Ruang Digital
Kepala BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda menyampaikan, pada November 2025, Sulsel mencatat deflasi bulanan sebesar 0,07 persen (mtm). Dengan perkembangan tersebut, maka laju inflasi Sulsel hingga November 2025 tercatat sebesar 2,34 persen (ytd).
Rizki juga menyampaikan, pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), secara historis beberapa komoditas perlu mendapat perhatian karena harganya cenderung meningkat yaitu cabai rawit, angkutan udara, bawang merah, beras, dan telur ayam ras.
Selanjutnya, sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi periode Nataru, Wakil Gubernur Sulsel Hj. Fatmawati Rusdi memberikan arahan strategis kepada seluruh bupati/wali kota.
Baca Juga : Tiga Warna Media Network Ajak Ibu Rumah Tangga Pahami Keamanan Tabungan
Pertama melanjutkan urban farming melalui optimalisasi lahan dan penanaman bibit hortikultura bekerja sama dengan Dinas TPHBUN, lalu mengoptimalkan cold storage dan pembangunan pabrik es mini di lokasi strategis, serta pemanfaatan teknologi Ozone untuk memperpanjang umur simpan ikan dan hortikultura.
Selanjutnya, Fatmawati Rusdi juga menambahkan, perlunya mengintensifkan GPM serentak pada komoditas penyumbang inflasi serta meningkatkan serapan beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog.
“Memperkuat kelancaran distribusi melalui perbaikan konektivitas dan peningkatan kewaspadaan mitigasi risiko banjir di daerah, dan mengoptimalkan BTT untuk biaya angkut komoditas, serta memperkuat moral suasion dan komunikasi publik (Belanja Bijak, Diversifikasi Pangan) untuk menahan ekspektasi inflasi,” kata Fatmawati dalam arahannya.
Baca Juga : Pemprov Sulsel dan BI Sinergi Dorong Hilirisasi dan Peningkatan Kualitas Investasi
Dari sisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Provinsi Sulsel berhasil meraih predikat juara Championship TP2DD Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut.
Selain itu pada 2025, Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil memperoleh penghargaan dalam ajang Championship TP2DD.
Meski demikian, percepatan dan perluasan digitalisasi di Sulsel masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga : BI Sulsel Dorong Ekspor UMKM dan Kemandirian Pesantren Lewat REWAKO
Tantangannya antara lain belum optimalnya koordinasi kegiatan dengan stakeholders di daerah serta terbatasnya jaringan internet di daerah kepulauan, masih adanya retribusi yang dipungut secara tunai di beberapa daerah.
Kemudian, masih terbatasnya implementasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi salah satu tantangan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel memberikan beberapa menyampaikan arahan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi Pemda.
Baca Juga : Penggunaan BI-Fast di Sulsel Semakin Masif, Nominal Transaksi Mencapai Rp264,3 triliun
Wakil Gubernur Sulsel mengarahkan untuk melakukan penyusunan Roadmap ETPD Tahun 2026–2029 pada level provinsi, kabupaten, dan kota sebagai tindak lanjut berakhirnya Roadmap ETPD 2021–2025.
Mengimplementasikan berbagai model bisnis digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pemda, mendorong ASN menjadi duta digital melalui kewajiban penggunaan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS dalam transaksi sehari-hari.
Selanjutnya, meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan mobile banking oleh seluruh OPD untuk pembayaran kebutuhan Pemda, memperkuat perangkat dan ketentuan pendukung digitalisasi, termasuk peningkatan infrastruktur dan penguatan sinyal pada daerah yang membutuhkan, dan terakhir adalah engaktifkan TP2DD daerah serta memastikan Pincab Bank Sulselbar masuk dalam program TP2DD.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara TPID dan TP2DD, diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar