SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menyatakan keyakinannya bahwa Ibu Kota Nusantara akan siap berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan nasional pada 2028.
Ia memproyeksikan IKN akan berperan sebagai ibu kota politik, tempat seluruh cabang kekuasaan negara menjalankan fungsi kenegaraan.
Optimisme tersebut menguat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdananya ke kawasan IKN di Kalimantan Timur pada awal pekan ini.
Baca Juga : Hadiri RDP di DPRD Makassar, Taufan Pawe Minta RSIA Paramount Ditutup Permanen Usai Cucunya Meninggal
Menurut Taufan, kehadiran Presiden menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mempercepat proses pemindahan pusat pemerintahan.
“Saya cukup optimistis. IKN harus diposisikan sebagai ibu kota politik, di mana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif berjalan. Dengan perkembangan yang ada saat ini, target 2028 sangat realistis,” kata Taufan, Rabu (14/1/2026).
Ia menuturkan, kesiapan IKN tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik perkantoran, tetapi juga dari fasilitas pendukung kehidupan. Taufan mengaku pernah bermalam di hunian aparatur sipil negara sekitar sebulan lalu dan merasakan langsung kondisi di lapangan.
Baca Juga : Kuasa Hukum Minta Polda Sulsel Turun Tangan Usut Kasus Bayi Meninggal di RS Paramount
Menurutnya, sejumlah fasilitas dasar sudah tersedia, mulai dari rumah sakit, pasar, hingga sarana pendidikan. Hunian ASN yang ia tempati bahkan telah dilengkapi dengan sistem rumah pintar.
“Saya tinggal langsung di tower ASN dan melihat fasilitasnya cukup lengkap. Saya juga sempat berbincang dengan ASN yang sudah bertugas di sana, dan mereka menyampaikan merasa nyaman,” ujarnya.
Terkait pembangunan gedung lembaga legislatif, Taufan memastikan proses konstruksi masih terus berlangsung. Sebagai mitra kerja Otorita IKN, Komisi II DPR RI, kata dia, memiliki komitmen kuat untuk mengawal jalannya pembangunan, terutama dari sisi penganggaran.
Baca Juga : SOKSI Diminta Kembali Jadi Mesin Kaderisasi dan Penguat Golkar di Sulsel
Ia menyebut, anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah disetujui untuk tahun 2026 akan diawasi secara ketat agar dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami di Komisi II fokus mengawal anggaran tersebut. Dengan pengawasan dan efisiensi, kami optimistis pembangunan gedung DPR dan lembaga negara lainnya bisa diselesaikan sesuai target,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Taufan menegaskan bahwa IKN merupakan simbol baru kebanggaan nasional. Karena itu, proses transisi menuju ibu kota baru perlu dijaga agar berjalan terencana, terukur, dan melibatkan semua pihak.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar