SULSELSATU.com, TANGERANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) berhasil meraih nilai tertinggi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk kategori pagu besar.
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang penyerahan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, dan diterima Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal.
Baca Juga : Andi Basmal Ajak Notaris dan PPAT Perkuat Kebersamaan di Natal Oikumene
Capaian ini menunjukkan konsistensi Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan penghargaan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, di Nusantara Hall Hotel Santika Premiere ICE BSD City, Tangerang.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, menjelaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data menjadi tahapan penting dalam memastikan keandalan laporan keuangan kementerian.
Baca Juga : Audiensi Kemenkum Sulsel dan Kejati Sulsel Fokus Layanan Publik dan Notaris
“Rekonsiliasi ini bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas seluruh transaksi laporan keuangan Tahun 2025, menyelesaikan permasalahan data keuangan dan BMN hingga 31 Desember 2025, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” ujar Sri Yusfini Yusuf.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Januari 2026, dengan melibatkan 228 peserta yang berasal dari pengelola keuangan dan BMN pada unit eselon I serta kantor wilayah di lingkungan Kementerian Hukum.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan dan BMN tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga : Penyuluhan Hukum di SMPN 48 Makassar, Kemenkum Sulsel Ingatkan Risiko Medsos
“Laporan keuangan yang berkualitas merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada negara dan masyarakat. Saya mengapresiasi unit kerja dan kantor wilayah yang telah menunjukkan kinerja anggaran terbaik dan mendorong peningkatan capaian pada Tahun Anggaran 2026,” kata Hendro.
Ia juga menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, ketertiban pencatatan transaksi dan aset, efektivitas rekonsiliasi, serta peningkatan profesionalisme pengelola keuangan dan BMN.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang diraih jajarannya. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai.
Baca Juga : Kakanwil Kemenkum Sulsel Temui Kapolda Sulsel, Bahas Sinergi Layanan Hukum
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah berkomitmen menjaga pengelolaan anggaran secara akuntabel dan bertanggung jawab,” ujar Andi Basmal.
Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk mempertahankan kinerja anggaran yang unggul serta terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar