SULSELSATU.com, MAKASSAR – Bank Muamalat terus memperkuat perannya dalam ekosistem haji nasional.
Selain mencatat pertumbuhan kinerja bisnis yang positif, bank syariah pertama di Indonesia itu juga menjadikan layanan haji, pembiayaan haji plus, serta transformasi digital sebagai fokus utama untuk mendukung pelayanan jemaah di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Muamalat, Imam Teguh Saptono, dalam kegiatan Media Gathering BPKH dan Bank Muamalat bersama Jurnalis Makassar di Hotel Rinra, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Baca Juga : BPKH dan Bank Muamalat Perkuat Sinergi, Dorong Digitalisasi Layanan Haji dan Ekonomi Syariah
Kegiatan itu turut menghadirkan Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander.
Imam mengungkapkan, hingga Juni 2026 Bank Muamalat membukukan aset sebesar Rp65,5 triliun atau tumbuh 8,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dana pihak ketiga mencapai Rp48,1 triliun atau naik 7,3 persen, sedangkan pembiayaan meningkat 19,5 persen menjadi Rp20,9 triliun.
“Kinerja ini ditopang oleh transformasi pembiayaan. Jika sebelumnya didominasi korporasi, kini motor pertumbuhan terbesar berasal dari segmen konsumer dan usaha kecil menengah. Di sisi konsumer, pembiayaan cicil emas dan pembiayaan haji plus menjadi yang tumbuh paling pesat,” ujar Imam.
Baca Juga : Bank Muamalat Dinilai Paling Siap Jadi Bank Wakaf Nasional, Sejalan Asta Cita Presiden Prabowo
Menurutnya, Bank Muamalat juga terus mengembangkan layanan digital melalui aplikasi Muamalat DIN (MDIN). Hingga kini aplikasi tersebut telah digunakan lebih dari 607 ribu nasabah dengan total transaksi mencapai 29,2 juta transaksi dan nilai transaksi sekitar Rp32,6 triliun.
Imam mengatakan, pengembangan MDIN tidak hanya difokuskan untuk layanan perbankan umum, tetapi juga mendukung seluruh kebutuhan ekosistem haji, mulai dari pendaftaran haji, pembiayaan haji plus hingga berbagai transaksi keuangan lainnya.
“Ke depan seluruh layanan haji akan semakin mudah diakses melalui MDIN, termasuk pendaftaran haji dan pembiayaan haji plus. Ini menjadi bagian dari transformasi digital yang kami siapkan,” katanya.
Baca Juga : Dana Haji Dikelola BPKH, Jemaah Dapat Nilai Manfaat hingga Rp33,2 Juta
Ia juga menyoroti besarnya potensi transaksi ekonomi yang lahir dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia sekitar 221 ribu orang per tahun serta jumlah jemaah umrah yang lima hingga enam kali lebih besar, nilai transaksi masyarakat Indonesia di Arab Saudi diperkirakan mencapai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun setiap tahun.
Imam menilai digitalisasi transaksi menjadi kebutuhan mendesak, terlebih Pemerintah Arab Saudi menargetkan seluruh transaksi dilakukan secara nontunai mulai 2028.
“Kalau Indonesia tidak mengambil peran dalam transaksi digital ini, peluang ekonomi yang sangat besar akan hilang. Karena itu kami siap mendukung pengembangan sistem pembayaran digital yang dibangun BPKH agar transaksi jemaah Indonesia tetap memberikan manfaat bagi ekonomi nasional,” jelasnya.
Baca Juga : BPKH Gandeng BPD Sulselbar Jadi Bank Penerima Ongkos Naik Haji
Ia menambahkan, penggunaan transaksi digital juga dinilai lebih efisien dibandingkan penggunaan uang tunai. Selain mengurangi biaya pengadaan uang kertas, transaksi digital memungkinkan sisa dana jemaah tetap dapat digunakan setelah kembali ke Indonesia.
“Bank Muamalat siap menjadi support banking bagi sistem digital yang dikembangkan BPKH. Apa pun aplikasinya, pada akhirnya tetap membutuhkan dukungan rekening perbankan dan kami siap mendukung itu,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, mengatakan keberadaan Bank Muamalat memberikan efisiensi besar dalam operasional layanan keuangan haji nasional.
“Hari ini kalau tidak ada Bank Muamalat, biaya operasional BPKH bisa jauh lebih besar karena kami harus membuka kantor layanan sendiri di berbagai daerah. Dengan Bank Muamalat, kami cukup memanfaatkan jaringan yang sudah ada,” kata Harry.
Ia menyebut Bank Muamalat kini berperan sebagai special mission vehicle (SMV) atau kendaraan misi khusus BPKH dalam mengembangkan ekosistem keuangan haji di Indonesia.
Menurut Harry, kinerja Bank Muamalat di kawasan Indonesia Timur menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Hingga pertengahan tahun ini, Bank Muamalat telah berhasil menghimpun 5.561 pendaftar haji di wilayah tersebut.
“Di Bone, Parepare, Papua, Maluku hingga Sulawesi, eksistensi Bank Muamalat sangat membantu pelayanan keuangan haji. Bahkan di haji khusus, Bank Muamalat menjadi pemimpin pasar,” ujarnya.
Harry juga mengapresiasi kolaborasi digital antara BPKH dan Bank Muamalat yang mampu menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki kantor layanan fisik.
“Melalui aplikasi BPKH dan Muamalat DIN, masyarakat di daerah seperti Wakatobi maupun wilayah terpencil lainnya kini bisa mendaftar haji hanya menggunakan telepon genggam. Bahkan dalam satu hari kami pernah mencatat 337 pendaftar haji melalui layanan digital ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tingkat animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendaftar haji juga jauh di atas rata-rata nasional. Jika secara nasional pendaftar haji baru sekitar dua persen dari jumlah penduduk muslim, di Sulawesi Selatan angkanya mendekati empat persen.
“Ini menunjukkan tingkat kesadaran beribadah sekaligus kemampuan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan sangat baik. Karena itu kami mendorong agar masyarakat juga menyiapkan pelunasan biaya haji melalui perencanaan keuangan yang matang, bukan dengan menjual aset produktif,” pungkas Harry.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar