SULSELSATU.com, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa pergantian menteri dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak harus menunggu satu tahun masa kerja.
Menurutnya, jika ada menteri yang dinilai tidak bekerja efektif, maka sebaiknya segera diganti demi kepentingan rakyat.
“Ganti menteri itu tidak harus menunggu satu tahun. Kalau memang ada yang tidak efektif bekerja, ya ganti. Jangan hanya karena pertimbangan partai dan lain-lain, tetapi itu merugikan rakyat,” ujar Idrus saat bertemu dengan awak media di Kota Makassar pada Minggu (29/3/2026).
Baca Juga : Idrus Marham Bantah Spekulasi Ketum Golkar Bahlil Menuju Pilpres 2029
Dia menyatakan pergantian menteri merupakan risiko dalam pemerintahan dan ia meyakini Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah tersebut jika diperlukan.
Menurut Idrus, siapa pun yang berasal dari partai politik maupun kalangan profesional harus dievaluasi berdasarkan kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat.
Jika tidak efektif dan tidak memberi manfaat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankannya.
Baca Juga : Idrus Marham Kaget Respon Amien Rais Soal Prabowo Padahal Pernah Satu Koalisi
Idrus juga menjelaskan bahwa Presiden telah menetapkan berbagai kebijakan strategis yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif, seperti ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada para menteri sebagai pelaksana kebijakan.
“Yang mengimplementasikan kebijakan itu kan menteri-menteri. Mereka harus menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan Presiden secara bertahap. Kalau tidak mampu menjelaskan dan tidak bisa mengimplementasikan, berarti ini yang harus dikonsolidasikan agar lebih efektif,” jelasnya.
Baca Juga : Idrus Marham Nilai Evaluasi Kabinet Kunci Percepatan Program Presiden Prabowo
Ia menilai persoalan pemerintahan bukan terletak pada Presiden sebagai pengambil keputusan, melainkan pada para pembantunya yang tidak mampu menjalankan kebijakan dengan baik.
“Kalau ada yang tidak efektif, tidak fungsional, tidak produktif, ya pinggirkan. Itu cara berpikirnya,” tegas Idrus.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden dan dirinya hanya menyampaikan kerangka berpikir agar publik memahami bahwa evaluasi kabinet merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar