SULSELSATU.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Muhammad Farid Rayendra, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2026 Angkatan I bersama Badan Inovasi Riset dan Daerah Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier Makassar, Sabtu (04/04/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah memiliki dasar yang kuat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Farid Rayendra Gelar Pengawasan dengan BRIDA,
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dody Agriyanto selaku Ketua Tim Riset BRIDA Kota Makassar dan Zulkifli Aljahori sebagai akademisi. Keduanya memberikan pemaparan komprehensif terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah, khususnya dalam lingkup riset dan inovasi.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Farid Rayendra menegaskan bahwa pengawasan DPRD harus mampu menjangkau aspek substansi, tidak hanya administratif. Ia menilai, pengawasan yang berbasis pemahaman tupoksi serta dukungan data akan menghasilkan kontrol yang lebih berkualitas.
“Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dengan memahami peran masing-masing perangkat daerah. Dengan begitu, kita bisa memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran BRIDA dalam mendukung arah pembangunan Kota Makassar melalui pendekatan berbasis riset. Menurutnya, kehadiran lembaga riset daerah menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
“BRIDA memiliki posisi strategis dalam menghadirkan rekomendasi berbasis data. Ini penting agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu. dalam pemaparannya, para narasumber menekankan bahwa riset dan inovasi bukan sekadar pelengkap dalam proses pembangunan, melainkan fondasi penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Tanpa dukungan data dan kajian yang kuat, program pembangunan berpotensi tidak efektif dan sulit menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Selain itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program pembangunan daerah. Kolaborasi yang solid memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan berjalan lebih terarah dan terukur.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar