SULSELSATU.com MAKASSAR – Ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski angka kemiskinan provinsi disebut menurun, fakta di lapangan menunjukkan delapan kabupaten masih mencatat kemiskinan di atas 10 persen memunculkan pertanyaan serius soal efektivitas kebijakan pemerintah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per 22 September 2025 mencatat daerah-daerah tersebut yakni Pangkep (11,6 persen), Jeneponto (11,42 persen), Luwu (10,97 persen), Luwu Utara (10,74 persen), Enrekang (10,73 persen), Kepulauan Selayar (10,61 persen), Tana Toraja (10,54 persen), dan Toraja Utara (10,05 persen).
Kondisi ini memicu kritik bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan belum sepenuhnya dirasakan merata. Di satu sisi, sejumlah wilayah justru menikmati tingkat kemiskinan rendah seperti Makassar (4,43 persen), Parepare (4,44 persen), Sidrap (4,91 persen), Luwu Timur (5,79 persen), dan Wajo (5,86 persen).
Isu ketimpangan tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan 2027 yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4/2026). Dalam forum itu, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa disparitas antarwilayah tidak bisa lagi diabaikan.
“Pembangunan tidak cukup hanya tumbuh, tetapi harus merata. Fakta masih adanya kemiskinan dua digit menunjukkan ada yang belum berjalan efektif,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam perencanaan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Jufri bahkan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi secara menyeluruh penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.
Secara umum, BPS mencatat angka kemiskinan Sulsel pada 2025 berada di level 7,43 persen lebih rendah dari nasional 8,25 persen, dan turun dari 7,77 persen pada 2024. Namun, capaian ini dinilai belum cukup mencerminkan kondisi riil di seluruh wilayah.
Kritik pun mengarah pada pendekatan program yang dinilai masih sektoral dan tidak terintegrasi. Pemerintah daerah disebut belum optimal menyinergikan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau masih berjalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Harus ada intervensi terpadu berbasis data,” ujar Jufri.
Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang kesejahteraan yang cukup lebar antara wilayah perkotaan dan kabupaten tertentu di Sulsel. Tanpa langkah konkret dan terukur, target pengentasan kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam agenda nasional berpotensi sulit tercapai.
Dengan masih bertahannya angka kemiskinan dua digit di sejumlah daerah, publik kini menunggu apakah pemerintah daerah benar-benar mampu menjawab persoalan mendasar tersebut, atau justru ketimpangan akan terus menjadi “warisan” pembangunan di Sulawesi Selatan.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar