SULSELSATU.com, MAKASSAR — Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Diseminasi Riset Akses Keuangan dalam rangka program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Komoditas Kakao di Makassar (5/5/2026).
Kegiatan bertema “Pacu Akselerasi Akses Keuangan, Ekonomi Daerah Meningkat” ini bertujuan memetakan kebutuhan akses keuangan petani kakao sekaligus merumuskan langkah percepatan pembiayaan yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.
Sulawesi selama ini menjadi salah satu pusat produksi kakao nasional dengan kontribusi signifikan terhadap industri kakao Indonesia. Namun, pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti produktivitas yang belum optimal dan keterbatasan peremajaan tanaman.
Baca Juga : OJK dan Pemkab Pasangkayu Gelar Literasi Keuangan untuk Pelajar hingga UMKM
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Perizinan Lembaga Jasa Keuangan OJK Arif Machfoed menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kakao di Sulawesi.
“Kami meyakini bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara Pelaku Usaha (Offtaker dan Petani), Lembaga Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga Terkait, pengembangan kakao tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” ujar Arif.
Sejak 2025, telah terbentuk empat ekosistem keuangan komoditas kakao di Sulawesi, yakni di Kabupaten Luwu Timur, Polewali Mandar, Poso, dan Konawe Selatan.
Baca Juga : OJK Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Bantaeng melalui GENCARKAN
Masing-masing ekosistem tersebut telah menjalin kerja sama dengan perbankan untuk mendukung akses pembiayaan petani. Hingga saat ini, total kredit atau pembiayaan yang telah tersalurkan mencapai Rp26 miliar kepada 223 petani kakao.
FGD ini juga menghadirkan pemaparan dari perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan terkait arah kebijakan pengembangan komoditas kakao nasional.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Konawe Selatan, organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, lembaga jasa keuangan, akademisi, mahasiswa, hingga lembaga internasional dari wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Baca Juga : OJK Siapkan Aturan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Mulai 2027
Dalam kegiatan tersebut, OJK Sulselbar juga berkolaborasi dengan OJK Institute dan akademisi Universitas Hasanuddin untuk mendiseminasikan hasil riset terkait akses keuangan sektor kakao.
Riset tersebut mencakup peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, analisis kebutuhan asuransi parametrik sektor pertanian, serta kebutuhan akses keuangan petani kakao dalam ekosistem closed loop.
Direktur Riset OJK Institute Bayu Bandono mengatakan, hasil riset diharapkan menjadi referensi strategis dalam mendukung kebijakan sektor jasa keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Baca Juga : OJK dan Kemenkes Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan, Dorong Biaya Layanan Lebih Efisien
“Kami berharap riset ini dapat memberikan insight yang bermanfaat, baik bagi internal maupun eksternal, termasuk pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat luas, dalam mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga mampu menjadi referensi strategis dalam mendorong penguatan sektor jasa keuangan serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Bayu.
Sebagai bentuk apresiasi, OJK Sulselbar juga menyerahkan plakat kepada pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan yang terlibat dalam pembentukan ekosistem pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas kakao di Sulawesi.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar