SULSELSATU.com, MAKASSAR – Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menyoroti tantangan yang dihadapi lembaga legislatif dalam mengawal dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat saat menerima kunjungan kuliah lapangan mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Hasanuddin, Senin (15/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Andi Rachmatika Dewi atau Cicu didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo. Kunjungan diikuti 50 mahasiswa bersama tiga dosen pengampu Mata Kuliah Sosiologi Politik Kelas A di bawah tanggung jawab Dr. Rahmat Muhammad.
Pada dialog yang berlangsung interaktif, Cicu menjelaskan fungsi DPRD tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan melalui fungsi pengawasan.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang paling sering dihadapi adalah masih adanya anggapan bahwa seluruh aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan dalam waktu singkat.
“Ada masyarakat yang datang menyampaikan bahwa aspirasinya sudah disampaikan dua bulan lalu, tetapi belum ada realisasinya. Padahal, semua proses tentu membutuhkan waktu. Hal inilah yang kadang-kadang belum dipahami oleh masyarakat,” kata Cicu.
Menurutnya, DPRD terus berupaya memastikan setiap aspirasi yang masuk dapat diteruskan kepada pemerintah sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa apa yang telah diperjuangkan oleh masyarakat benar-benar disampaikan kepada pemerintah dan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Cicu juga menegaskan tidak seluruh persoalan yang diadukan masyarakat dapat diselesaikan DPRD karena sebagian berada di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia mencontohkan pengalaman DPRD saat meneruskan rekomendasi evaluasi izin tambang di wilayah Luwu hingga ke kementerian terkait, namun keputusan akhir tetap berada di tingkat pemerintah pusat.
“Akibatnya, DPR yang sering menjadi sasaran kritik, padahal persoalan tersebut bukan merupakan kewenangan kami,” ungkapnya.
Selain fungsi pengawasan, Cicu turut menjelaskan proses penyusunan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, pengelolaan anggaran harus memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
“Terkait pelaksanaan APBD, bukan hanya DPRD yang mengawasi. Ada aparat penegak hukum dan masyarakat yang juga ikut mengawasi penggunaan uang rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Sulsel secara rutin melakukan evaluasi pelaksanaan program setiap triwulan, baik dari sisi realisasi fisik maupun penyerapan anggaran. Namun, untuk proyek strategis yang menjadi perhatian publik, pengawasan dilakukan lebih intensif.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah proyek peningkatan Jalan Hertasning dengan skema tahun jamak.
“Untuk Hertasning, pengawasan kami bahkan tidak lagi dilakukan setiap tiga bulan, tetapi hampir setiap saat karena banyaknya aduan masyarakat, mulai dari ketebalan aspal hingga pelaksanaan pekerjaan saat musim hujan,” katanya.
Sementara itu, Fauzi Andi Wawo menyoroti tantangan lain berupa banyaknya laporan masyarakat terkait persoalan yang bukan menjadi kewenangan DPRD provinsi.
Ia mencontohkan aduan mengenai kondisi Jalan Malino yang berstatus jalan nasional sehingga penanganannya berada di bawah pemerintah pusat.
“Akibatnya, aduan yang sama terus berulang. Bukan karena kami mengabaikannya, tetapi karena kewenangan kami terbatas. Tugas kami adalah meneruskan setiap aduan masyarakat kepada pihak yang berwenang,” ujar Fauzi.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD Sulsel tetap membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“DPRD adalah rumah rakyat. Kami sangat terbuka terhadap seluruh aduan masyarakat. Walaupun terkadang persoalan yang disampaikan berada di luar kewenangan kami, setiap masyarakat yang datang tetap kami terima dan kami upayakan mencarikan solusi terbaik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzi juga memperkenalkan program magang DPRD Sulsel yang telah berjalan selama empat tahun untuk memberi pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai tugas dan fungsi legislatif.
“Kami ingin adik-adik mahasiswa melihat sendiri bagaimana proses kerja DPRD. Mereka kami libatkan dalam rapat, monitoring dan evaluasi, rapat dengar pendapat, hingga pembahasan anggaran agar dapat menilai secara langsung apakah DPRD benar-benar bekerja atau tidak,” tuturnya.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar