SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – DPRD Kabupaten Luwu Timur berkomitmen penuh untuk menghadirkan pola pengawasan anggaran yang berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. Langkah taktis ini diwujudkan lewat kunjungan lapangan intensif tiga legislator senior perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) II yang mencakup wilayah Angkona dan Kalaena pada Selasa, 1 September 2026.
Aksi jemput bola ke wilayah pelosok ini digerakkan langsung oleh Muhammad Iwan, Abd. Halim, S.Kom., dan Komang Sujana Yasa, S.E. Kehadiran jajaran anggota dewan di tengah konstituen ini berfungsi sebagai jembatan konstitusional guna mengurai sumbatan persoalan warga untuk dicarikan formula solusinya dalam penyusunan kebijakan di tingkat kabupaten.
Bagi warga Kecamatan Angkona, kunjungan ini memberikan ruang diskusi yang setara dan terbuka. Masyarakat dapat berinteraksi langsung membedah potret pembangunan wilayah yang dinilai belum merata, sekaligus memberikan evaluasi objektif atas kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
Dalam peninjauan fisik tersebut, delegasi DPRD Luwu Timur memfokuskan pengawasan pada klaster perbaikan infrastruktur dasar, seperti pembenahan kualitas jalan lingkungan terpencil serta pembukaan akses jalan penghubung antardesa yang rusak. Seluruh keluhan, usulan, dan aspirasi sektoral dicatat secara mendalam agar keputusan penganggaran daerah tidak hanya lahir dari formalitas meja rapat semata, melainkan bertumpu pada data empiris di lapangan.
“Kami meyakini bahwa metode pemantauan dan turun langsung ke desa-desa seperti ini jauh lebih efektif dan akurat. Kami bisa melihat, merasakan, dan menguji sendiri kondisi riil fasilitas publik di Angkona, bukan sekadar membaca laporan tertulis di atas kertas,” tegas jajaran anggota dewan Dapil II di sela-sela monitoring.
Selain menyerap unek-unek warga, tim monitoring dewan juga menggelar koordinasi kilat bersama otoritas pemerintah kecamatan dan jajaran pemerintah desa. Sinergi lintas sektoral ini ditujukan untuk mempercepat alur birokrasi, sehingga warga pelosok tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten di Malili hanya untuk mengadukan fasilitas yang rusak.
DPRD Luwu Timur menegaskan posisi politiknya untuk mengawal lembar aspirasi masyarakat Angkona ini ke dalam pembahasan internal dewan serta rapat kerja pembahasan anggaran program pembangunan bersama tim eksekutif. Fungsi pengawasan melekat akan terus dipacu secara konsisten agar setiap pergeseran kas daerah melahirkan kebijakan yang berkeadilan wilayah dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat di Bumi Batara Guru.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar