Dukung Kajian IMTI 2026, BI Sulsel Dorong Penguatan Pariwisata Ramah Muslim

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan pariwisata ramah muslim melalui Forum Diskusi Kajian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026 yang digelar di Makassar pada Selasa (2/9/2026).

Kajian tersebut diarahkan untuk memetakan kesiapan ekosistem pariwisata ramah muslim di Sulawesi Selatan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat.

Pengembangan sektor ini juga diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap ekonomi daerah dan pengembangan ekosistem ekonomi serta keuangan syariah.

Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Sipakainge, Kantor Perwakilan BI Sulsel, dibuka Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Firman Hidayat.

Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel Andi Mirna, Ekonom Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Annisa Elma Nabila, Tim Kajian IMTI Pusat dari Enhai Halal Tourism Center (EHTC) Politeknik pariwisata NHI Bandung dan CrescentRating, asosiasi pariwisata, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 14 provinsi yang mengikuti asesmen IMTI 2026. Provinsi Sulsel ini juga telah masuk dalam 15 besar tahap penentuan rating dan ranking Destinasi Wisata Halal Unggulan Indonesia 2026.

Firman mengatakan, asesmen IMTI dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan dan kesiapan ekosistem pariwisata ramah muslim di Sulawesi Selatan.

“Pelaksanaan IMTI menjadi momentum penting bagi Sulawesi Selatan untuk memperoleh pemetaan yang lebih komprehensif mengenai kesiapan dan perkembangan ekosistem Pariwisata Ramah Muslim, sekaligus mengidentifikasi ruang penguatan ke depan,” ujar Firman.

Menurutnya, hasil pemetaan tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat tiga aspek utama dalam pengembangan pariwisata ramah muslim di Sulawesi Selatan.

Pertama, destinasi perlu memberikan pengalaman yang baik kepada wisatawan. Hal tersebut mencakup kemudahan konektivitas, kebersihan, keamanan, akses informasi, hingga kemudahan dalam bertransaksi.

Kedua, destinasi wisata ramah muslim perlu memiliki standar layanan yang mengacu pada kebutuhan wisatawan global.

Konsep tersebut tidak hanya ditujukan bagi wisatawan muslim, tetapi juga harus tetap nyaman dan menarik bagi wisatawan dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang.

Ketiga, pengembangan destinasi perlu memiliki keterkaitan dengan potensi ekonomi lokal, khususnya UMKM dan kuliner. Dengan pendekatan tersebut, aktivitas pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.

Penguatan ketiga aspek tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, UMKM, komunitas, asosiasi, serta berbagai lembaga terkait.

Sinergi lintas sektor diperlukan untuk membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, pengembangan tersebut dapat memperkuat halal value chain atau rantai nilai halal di Sulawesi Selatan.

KPwBI Sulsel berharap hasil asesmen IMTI 2026 tidak berhenti pada penentuan rating dan ranking destinasi.

Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan serta program pengembangan pariwisata ramah muslim.

Dengan pemetaan yang lebih terarah dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, Sulawesi Selatan diharapkan semakin kuat dalam peta destinasi ramah muslim nasional.

Pengembangan sektor tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru melalui keterlibatan UMKM, pelaku kuliner, industri pariwisata, dan rantai nilai halal di daerah.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel