SULSELSATU.com, MALILI – Anggota DPRD Luwu Timur dari Dapil IV melakukan monitoring dan kunjungan kerja di Kecamatan Mangkutana untuk menyerap aspirasi warga sebagai bahan pembahasan Perubahan APBD 2026, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, kepala sekolah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik disampaikan dalam forum tersebut.
Wahidin Wahid menegaskan pentingnya DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sebelum menentukan kebijakan anggaran.
“Kehadiran kami di sini melampaui formalitas agenda birokrasi. Kami ingin mendengar langsung denyut nadi kebutuhan masyarakat. Setiap asa yang dititipkan oleh pihak desa, institusi pendidikan, maupun tokoh masyarakat akan kami formulasikan menjadi bahan utama dalam meja pembahasan Perubahan APBD 2026,” cetus Wahidin.
Dwi Heryanto menyebut validasi lapangan diperlukan agar pembahasan anggaran sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
“Kami ingin memastikan tidak ada aspirasi warga Mangkutana yang tercecer. Validasi langsung ini memberikan kami perspektif yang jernih untuk berargumen dan mengawal hak-hak masyarakat saat melakukan pembahasan bersama pemerintah daerah nantinya,” pungkas Dwi.
Sementara Sukasman menilai dialog langsung menjadi bagian penting dalam menentukan program yang harus diprioritaskan di tengah keterbatasan anggaran.
“Melalui ruang dialog seperti ini, kita membangun sinergi yang sehat antara legislatif, birokrasi kecamatan, desa, dan konstituen. Mengingat keterbatasan anggaran, implikasinya adalah kita wajib memilah mana program yang mendesak dan membawa kemaslahatan paling luas bagi publik untuk kita dorong terlebih dahulu,” urai Sukasman.
Hasil monitoring selanjutnya akan menjadi bahan DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Legislator Dapil IV juga dijadwalkan melakukan peninjauan fisik sejumlah infrastruktur di Mangkutana, Tomoni, dan Tomoni Timur.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar