SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Luwu Timur mendesak pemerintah daerah untuk menempatkan penguatan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam sisa tahun anggaran. Sikap politik ini ditegaskan secara langsung oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Muh Iwan, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur pada Jumat, 4 September 2026.
Fraksi NasDem menilai postur anggaran perubahan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjamin keberlanjutan program prioritas serta memastikan kualitas pelayanan publik menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pergeseran kas daerah tidak boleh melenceng dari pemenuhan hak-hak dasar konstituen arus bawah di Bumi Batara Guru.
Sektor infrastruktur pendidikan menjadi sorotan paling tajam yang dilayangkan Fraksi NasDem kepada pihak eksekutif. Berdasarkan hasil uji petik, kunjungan kerja, dan monitoring berkala yang digerakkan oleh anggota dewan di sejumlah kecamatan, parlemen masih menemukan potret buram fasilitas belajar yang tidak memadai.
Muh Iwan menegaskan bahwa program andalan daerah berupa pembagian seragam gratis, alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) daerah, serta beasiswa perguruan tinggi tidak akan berdampak maksimal jika tidak diimbangi dengan lingkungan belajar yang aman dan layak.
“Dari hasil kunjungan dan monitoring di lapangan, kami masih menemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan perhatian serius serta penanganan lebih lanjut. Kami meminta pemerintah mengalokasikan anggaran yang konkret untuk rehabilitasi fisik, pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan fasilitas penunjang sekolah dalam APBD Perubahan 2026,” urai Muh Iwan secara lugas di hadapan forum rapat.
Untuk memotong sumbatan perencanaan, Fraksi NasDem menuntut Dinas Pendidikan segera melakukan pendataan menyeluruh dan berkala terhadap kondisi riil bangunan sekolah di setiap kecamatan. Langkah inventarisasi berbasis data objektif ini sangat penting agar penentuan skala prioritas pembangunan ke depan dapat dilakukan secara transparan, adil, dan tepat sasaran.
Selain urusan wajib pendidikan, Fraksi NasDem memberikan catatan keras terkait pola manajemen penyerapan anggaran oleh jajaran eksekutif. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diminta melakukan akselerasi dan memperkuat koordinasi horizontal antarperangkat daerah guna memangkas hambatan administratif di fase perencanaan dan pelaksanaan teknis program.
NasDem mengingatkan agar monitoring berkala diperketat oleh Inspektorat daerah bersama DPRD untuk memastikan pelaksanaan anggaran perubahan berjalan efektif, efisien, serta terhindar dari risiko keterlambatan belanja (silpa) yang merugikan daerah.
Kendati memberikan barisan catatan kritis, Fraksi NasDem secara resmi menyatakan mendukung penuh draf Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan asistensi di tingkat Badan Anggaran (Banggar) demi melahirkan kebijakan anggaran yang memberi manfaat nyata bagi kemaslahatan masyarakat Luwu Timur.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar