UPA-Pemkab Halmahera Tengah Kolaborasi Perkuat SDM dan Tata Kelola Keuangan

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Universitas Patria Artha (UPA) dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, membangun kolaborasi untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan daerah. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kesehatan hingga penguatan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah.

Bupati Halmahera Tengah Dr. Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan strata pendidikan. Namun, menurutnya, ruang kolaborasi dengan UPA tidak terbatas pada bidang pendidikan.
“Kalau beasiswa itu kan pasti sudah penetapan program dan kebijakan untuk memperluas strata pendidikan,” kata Ikram.
Ikram menjelaskan sejumlah program nonkependidikan yang tercantum dalam MoU akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kesiapan pembiayaan. Sebagian implementasi kerja sama bahkan berpotensi baru dijalankan pada tahun depan.
“Tapi untuk kerja sama terkait dengan non-kependidikan, itu kami akan melihat beberapa poin di dalam MoU. Jadi bersama Pak Rektor, Pak Bastian Lubis, itu sudah kita diskusikan,” ujarnya.
Menurut Ikram, pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Sebab, skema kerja sama yang telah disepakati membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Pelaksanaan ini mungkin bisa dilanjutkan di tahun depan, karena skema kerja sama ini kan butuh pembiayaannya. Sementara pembiayaannya kan sudah berjalan di pembinaan ini,” katanya.
Salah satu program yang menjadi perhatian Ikram adalah peningkatan kapasitas SDM aparatur, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai tata kelola keuangan membutuhkan pemahaman yang utuh, mulai dari proses perencanaan dan penginputan anggaran hingga pemeriksaan.
“Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Rektor tentang bagaimana pengolahan keuangan. Termasuk mulai dari hulu, mulai input anggaran sampai dengan hilir, sampai dengan pemeriksaan BPK,” jelasnya.
Ikram menilai bendahara memiliki posisi strategis dalam memastikan administrasi keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, aparatur tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga membutuhkan penguatan keahlian.
“Secara teknis kalau dia ada dua kompetensi, kompetensi keahlian dan kompetensi keterampilan. Kalau saya melihat, bendahara belum pada keahlian, masih dalam keterampilan,” ujarnya.
Menurut Ikram, pendidikan formal menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi aparatur. Selain memperoleh pengetahuan akademik, pendidikan juga membuka ruang bagi aparatur untuk mendapatkan pengalaman dan bertukar pengetahuan dengan orang lain.
“Jadi dia perlu sekolah, perlu pendidikan formal dalam meningkatkan strata pendidikan. Supaya dia ingin punya tambahan, dia bisa punya teman karena dalam pergaulan sebagai mahasiswa,” katanya.
Ia menilai pengalaman dan berbagi pengetahuan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas aparatur. Sebab, kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tidak hanya ditentukan oleh ilmu dan keterampilan.
“Pekerjaan itu tidak hanya didasarkan oleh ilmu, tidak hanya didasarkan oleh keterampilan, tapi pengalaman dan sharing pengalaman itu yang lebih penting,” tuturnya.
Ikram juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap prinsip dasar dari pekerjaan yang dilakukan. Menurutnya, aparatur yang hanya mampu menjalankan pekerjaan secara teknis tanpa memahami substansinya berpotensi menghadapi persoalan dalam administrasi.
“Dia bisa kerja, tapi kalau dia tidak paham secara filosofinya, dia tidak paham pekerjaannya, dia juga susah,” katanya.
Karena itu, ia mendorong penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan. Meski keduanya dinilai penting, Ikram mengaku lebih mendorong peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal.
“Makanya bagaimana caranya? Ya pelatihan dan pendidikan. Tapi saya kecenderungan lebih ke pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor UPA Bastian Lubis menyambut baik kerja sama dengan Pemkab Halmahera Tengah. Ia menilai kolaborasi tersebut memiliki potensi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pengembangan SDM, tetapi juga menyentuh kebutuhan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang lebih baik.
Bastian menilai pengalaman Ikram yang pernah berkecimpung di birokrasi, dunia usaha, dan akademik menjadi modal penting dalam mendorong pengelolaan pemerintahan yang efektif, termasuk dalam aspek keuangan.
“Program kerja sama ini kan hal yang biasa saja di mana-mana, ya. Tapi ini luar biasa sekali karena yang basic-basic beliau ini memang kompleks. Beliau pernah birokrat, pengusaha, juga dosen,” kata Bastian.
Menurut Bastian, pengalaman tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam memahami pengelolaan keuangan secara menyeluruh, termasuk bagaimana membangun efisiensi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bagus dalam pengelolaan keuangan, sangat bagus. Orang efisiensi, dia masih tenang saja bisa memberikan beasiswa untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bastian berharap MoU tersebut tidak berhenti sebatas dokumen kesepahaman. Ia ingin kerja sama tersebut dapat diterjemahkan dalam program konkret yang memberikan dampak terhadap pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas SDM di Halmahera Tengah.
“Saya sambut baik. Saya juga bersyukur. Beliau ini mudah-mudahan bisa menjadikan pilot project tentang pengelolaan keuangan di Indonesia, di Timur,” katanya.
Ia mengatakan implementasi program selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
“Ya, tergantung dari mereka nanti. Tapi paling tidak sudah dilakukan MoU,” ujar Bastian.
Kolaborasi UPA dengan Pemkab Halmahera Tengah juga telah bersinggungan dengan pengembangan SDM aparatur. Bastian menyebut Kepala Dinas Pertanian Halmahera Tengah merupakan salah satu mahasiswa UPA dalam program SINES II.
“Kebetulan Kepala Dinas Pertanian juga jadi mahasiswa kita di SINES II,” katanya.
Bastian menuturkan proses menuju penandatanganan MoU berlangsung relatif cepat. Komunikasi awal yang dilakukan kedua pihak kemudian segera ditindaklanjuti hingga menghasilkan kesepakatan kerja sama.
“Baru dibicarakan, kemudian langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.