SULSELSATU.com, MALILI – DPRD Luwu Timur menyoroti sulitnya akses BBM bersubsidi bagi petani dalam Rapat Koordinasi Program Strategis Kementerian Pertanian di Aula Kantor Camat Tomoni Timur, Rabu (16/9/2026).
Keluhan disampaikan penyuluh pertanian yang mendampingi kelompok tani. Petani dinilai kesulitan mendapatkan solar dan Pertalite untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian.
Petani harus mengurus surat rekomendasi yang hanya berlaku di SPBU tertentu. Saat stok BBM kosong, rekomendasi tersebut tidak dapat digunakan di SPBU lain.
Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat produksi pertanian, termasuk program Serapan Gabah dan E-Bamper.
Anggota DPRD Luwu Timur dari Dapil IV, Andi Surono S, Wahidin Wahid, dan Ambrosius Boroallo, menyatakan siap memfasilitasi persoalan tersebut dengan pihak terkait.
“Aspirasi ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi catatan atau menit rapat. Kami dari DPRD siap memfasilitasi dan mengkomunikasikan langsung persoalan hambatan akses BBM ini dengan pihak pemilik SPBU agar ada kebijakan yang lebih fleksibel,” tegas Andi Surono S, S.E. secara lugas di podium rapat.
DPRD mendorong Pemkab, Dinas Pertanian, Bulog, dan pengelola SPBU segera mencari solusi agar distribusi BBM untuk kebutuhan pertanian tidak menghambat aktivitas petani.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar