Logo Sulselsatu

Jadi Tersangka, SW Pembuka Lahan Kebun Merica Tanamalia Terancam Hukuman 10 Tahun

Sri Wahyu Diastuti
Sri Wahyu Diastuti

Selasa, 17 November 2026 12:30

Jadi Tersangka, SW Pembuka Lahan Kebun Merica Tanamalia Terancam Hukuman 10 Tahun. Foto: Istimewa.
Jadi Tersangka, SW Pembuka Lahan Kebun Merica Tanamalia Terancam Hukuman 10 Tahun. Foto: Istimewa.

SULSELSATU.com, LUWU TIMUR – Menjadi perhatian bagi siapapun yang mencoba-coba membuka lahan tanpa izin dan IPPK di Kawasan Hutan Negara. Ancamannya hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

Baru-baru ini, Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi kembali menangkap seorang pria berinisial SW yang diduga membuka kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun merica di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur.

Penindakan tersebut menjadi peringatan keras bagi siapapun yang masih nekat mengubah kawasan hutan sebagai lahan perkebunan tanpa izin, termasuk dengan cara membuka lahan melalui pembakaran.

Baca Juga : Edi Permadi Nilai Manfaat Tambang Legal bagi Negara Dapat Melampaui Laba Perusahaan

Dari hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan area hutan yang telah dibuka diperkirakan mencapai 0,68 hektare. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica dan sebuah pondok kerja.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Balai Gakkumhut Sulawesi melakukan operasi pengamanan pada Senin, 9 November 2026.

“SW diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka,” jelas Kepala Gakkum Sulawesi Ali Bahri dalam rilsi yang diterima, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga : Gakkum Tangkap Satu Pelaku Perambahan di Tanamalia

Selain tanaman merica dan pondok kerja, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.

Selain itu, penyidik tidak cuma mendalami keterlibatan tersangka dalam pembukaan kawasan hutan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan modal untuk pengembangan kebun merica tersebut.

Ancaman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar
SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Baca Juga : Pendapatan PT Vale Naik 27 Persen, Produksi Capai 18.341 Ton Nikel Matte

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Penanganan perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kawasan hutan lindung bukan lahan bebas yang bisa dikuasai, dibuka, atau dialihfungsikan untuk kepentingan perkebunan.

Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi persoalan serius karena berpotensi merusak ekosistem, menghilangkan tutupan hutan dan mengancam keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga : Muncul Bela Aliansi di Bungku Timur, Rekam Jejak Irwan Arya Disorot

Aparat penegak hukum diharapkan terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.

Kepala Gakkum Kehutanan Sulawesi, Ali Bahri sebelumnya mengingatkan, masyarakat di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam mencegah kerusakan lingkungan dengan melaporkan aktivitas pembalakan, perambahan, maupun pembakaran lahan yang mencurigakan.

Tiga Orang Telah Diserahkan ke Kejari
Sebelumnya, tiga orang berinisial AI (32), AW (38), dan AR (51) juga telah ditangkap dan ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus serupa, yakni perambahan hutan di Kawasan Blok Tanamalia secara ilegal untuk perkebunan merica.

Baca Juga : Perambahan Tanamalia Meluas, Gakkum Dalami Dugaan Keterlibatan Ali Kamri

Ketiganya telah diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada 26 Oktober 2026, setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak permohonan praperadilan yang mereka ajukan.

Dalam perkara tersebut, petugas menemukan sekitar 1,5 hektare kawasan hutan yang telah dibuka menjadi perkebunan dengan sekitar 1.500 tanaman merica.

Berulangnya penindakan ini memperlihatkan Keseriusan Gakkum untuk menindaki perambah hutan secara ilegal.

Penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyasar penggarap di lapangan, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pemberi lahan, maupun aktor di balik pembukaan kawasan hutan secara ilegal. Gakkum Kehutanan.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

OPD17 November 2026 20:33
DPRD Sulsel Pertanyakan Temuan Pokir KPK, Bappelitbangda Diminta Buka Data
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan meminta penjelasan terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan persoalan angg...
Politik17 November 2026 20:32
PKB Makassar Bedah Pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syariati, Perkuat Ideologi Kader
SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Makassar mendorong penguatan pemahaman ideologi kader melalui diskusi pemikiran ...
Ekonomi17 November 2026 19:21
OJK Perluas Akses Keuangan Nelayan di Takalar, Dorong Pembiayaan Produktif
Nelayan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak selalu bisa diprediksi. Cuaca dan musim penangkapan ikan memengaruhi hasil tangkapan, sementara biaya ...
Makassar17 November 2026 14:46
Terkait Hilangnya 4.519 Meter Air Bekas, PDAM Makassar Percayakan Penanganan kepada Polda Sulsel
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Perumda Air Minum Kota Makassar menyerahkan penanganan kasus hilangnya meter air bekas (meter eks) berbahan kuningan kepa...