SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Sulawesi Selatan meminta penjelasan terkait temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan persoalan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tahun anggaran 2025–2026.
Untuk menelusuri persoalan tersebut, DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Inspektorat, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulsel di kantor sementara DPRD, Selasa (17/11/2026).
Namun, rapat belum menghasilkan klarifikasi karena instansi terkait belum membawa data anggaran yang menjadi temuan KPK. Pembahasan pun ditunda hingga pekan depan.
Baca Juga : Temui Pimpinan DPRD Sulsel, Irjen Pol Awal Chairuddin Bahas Isu Kamtibmas
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan KPK agar pihak dewan segera memberikan klarifikasi terhadap persoalan yang ditemukan.
Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara rinci anggaran yang dimaksud, termasuk kemungkinan adanya pelaksanaan kegiatan yang dikaitkan dengan pokir anggota dewan.
“Apa yang menjadi temuan, kalau bisa kami klarifikasi, tentu kami akan klarifikasi. Kalau memang temuan itu dalam bentuk kerugian negara, tentu ada mekanisme pengembalian. Inilah yang kami bahas bersama karena ini merupakan perintah KPK,” ujar Fauzi usai rapat.
Baca Juga : Warga Bara Baraya Timur Minta Kanal Segera Dinormalisasi
Ketua PKB Makassar itu menjelaskan, pihaknya ingin memastikan dari mana sumber persoalan tersebut muncul. DPRD juga perlu mengetahui apakah kegiatan yang dipersoalkan berada di organisasi perangkat daerah (OPD) atau berkaitan dengan tenaga pendamping dewan.
“Kami harus tahu ini siapa yang main-main. Karena kalau jadi temuan, berarti seolah-olah pokir kami berjalan. Sementara kami tidak pernah melaksanakan, tidak pernah ada pokir,” tegasnya.
Fauzi menyebut DPRD diberikan waktu 30 hari untuk menindaklanjuti dan mengklarifikasi temuan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mempercepat proses penelusuran dengan melibatkan instansi pemerintah provinsi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan anggaran.
Baca Juga : Pengawasan di Biringkanaya, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan Bagi Konstituen PKB
Ia menegaskan, DPRD ingin persoalan tersebut menjadi jelas sehingga tidak muncul kesimpulan sebelum data dan mekanisme pelaksanaannya diketahui.
“Ini perintah KPK. Kami hanya diberi waktu 30 hari untuk mengklarifikasi, sehingga kami buru-buru membahasnya. Namun, rapat harus ditunda karena data yang dibutuhkan belum diserahkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan rapat tersebut secara khusus digelar untuk mengonfirmasi temuan KPK yang dikaitkan dengan pokir anggota DPRD.
Baca Juga : Turun Pengawasan di Kecamatan Wajo, Andre Terima Keluhan Kanal Dangkal
Menurut legislator Partai Golkar itu, pihaknya justru mempertanyakan temuan tersebut karena selama menjabat sebagai anggota DPRD Sulsel, ia mengaku tidak pernah menjalankan anggaran pokir.
“Iya, jadi rapat hari ini sebenarnya kita mau mengonfirmasi, kenapa ada temuan KPK yang kita tidak pernah laksanakan,” kata Kadir.
Ia menegaskan, sejak awal masa keanggotaannya hingga saat ini, tidak ada anggaran pokir DPRD yang dijalankan. Adapun usulan yang disampaikan anggota dewan, menurutnya, bersumber dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
Baca Juga : Kadir Halid Ungkap Progres Stadion Sudiang dan Pembenahan Fasilitas CPI Makassar
“Tidak ada pokir. DPRD tidak ada pokir, sejak kami masuk sampai hari ini,” tegasnya.
Kadir juga menyayangkan instansi yang diundang belum menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam rapat. Padahal, data tersebut menjadi dasar untuk menelusuri anggaran yang dipersoalkan KPK.
“Mereka hadir, tapi tidak membawa data soal anggaran pokir yang menjadi temuan KPK. Makanya rapat kita tunda sampai minggu depan. Mereka harus bawa datanya,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD Sulsel menghadiri rapat koordinasi yang digelar KPK di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada 5 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyampaikan adanya persoalan terkait pokir DPRD Sulsel untuk tahun anggaran 2025–2026.
Temuan itu kemudian mendorong DPRD melakukan penelusuran bersama perangkat daerah dan instansi pengawasan.
Dewan berharap data yang dibutuhkan dapat segera disiapkan agar sumber persoalan serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran dapat diketahui.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News







Komentar