SULSELSATU.com, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar meminta Perikanan dan Pertanian (DP2) untuk mengkaji kembali rencana pengambil alihan peran atau tupoksi Rumah Potong Hewan (RPH).
Demikian diungkapkan, anggota Komisi B Hasanuddin Leo, usai menerima tim kajian teknis Dinas Perikanan dan Pertanian, di ruang Komisi B, Minggu (16/6/2019).
“Rencana DP2 yang mau mengambil alih peran atau tupoksi RPH itu sah sah saja sepanjang itu rasional dan bisa diterima. Bisa saja secara tekhnis layak tetapi belum tentu secara ekonomi atau lingkungan itu layak,” katanya.
Baca Juga : DPRD Makassar Harap Anggaran APBD 2023 Fokus Pembangunan Gedung Pelayanan Publik
Untuk itu pihaknya meminta agar kajian teknis tersebut lebih disempurnakan dengan melakukan visibility study atau study kelayakan
“Di dalam visibility study ini ada tiga aspek yang menjadi kajian, yang pertama aspek teknis, ekonomi dan aspek sosial yang harus di kombinasi dalam visibility study itu. Apa plus minusnya ketika DP2 mengambil alih peran RPH, apakah ketika dikembalikan ke dinas tidak membebani APBD,” ujarnya.
Oleh karenanya, pihaknya meminta tim kajian teknis DP2 untuk menyusun ulang hasil kajian teknis yang dilaporkan ke Komisi B.
Baca Juga : Sekretariat DPRD Makassar Beri Apresiasi Atlet Taekwondo Dojang
“Kajian teknis yang disetor ini kan masih makro, harus lebih teknis lagi ke kajian teknisnya, ke kajian lingkungannya, ke kajian ekonominya, ke kajian sosialnya. Harus ada tiga aspek yang harus dikaji dalam visibility study itu,” tutupnya.
Penulis: Asrul
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar