Logo Sulselsatu

Makassar Keciprat Dana Kelurahan Rp54 Miliar

Asrul
Asrul

Rabu, 26 Juni 2019 18:29

Ilustrasi. (INT)
Ilustrasi. (INT)

SULSELSATU.com, MAKASSAR – Sebanyak 153 kelurahan di Kota Makassar bakal menerima bantuan dari pemerintah pusat kurang lebih sebesar Rp 54 miliar dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

“Alokasi anggaran dana kelurahan Kota Makassar tahun ini totalnya Rp54 miliar untuk 153 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. Tiap kelurahan, masing-masing diberi Rp352 juta,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Nur Kamarul Zaman, saat ditemui di Balaikota Makassar, Rabu, (26/6/2019).

Untuk pencairan dananya sendiri, kata dia, harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Dana yang nantinya dikucurkan untuk setiap kelurahan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing kelurahan.

Baca Juga : Puluhan Tahun PSU Belum Diserahkan, Pemkot Makassar Ultimatum Pihak PT GMTD

“Percairannya mengikuti proses kalau di kelurahan sudah siap untuk melakukan permintaan untuk kita cairkan. Karena kan ikut mekanisme pencairan yang selama ini sudah kita sepakati,” katanya.

Dana kelurahan tersebut nantinya akan terbagi untuk peningkatan sarana dan prasarana atau infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

“Untuk Makassar sendiri mengatur dana kelurahan terdiri dari 60 persen infrastruktur dan 40 persen pemberdayaan,” katanya.

Baca Juga : Jembatan Kembar Barombong Disiapkan, Pemkot Makassar Rampungkan Urusan Lahan

Penulis: Asrhawi Muin
Editor: Awang Darmawan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Bisnis10 Februari 2026 17:19
Pameran Bukit Baruga di Tradefair TSM Siapkan Subsidi Biaya hingga Cashback
Bukit Baruga, salah satu penyedia hunian eksklusif di Makassar turut berpartisipasi dalam pameran Tradefair yang digelar di Main Corridor, Trans Studi...
Makassar10 Februari 2026 17:15
Demokrasi Indonesia Masih Trial and Error, Guru Besar UIN Makassar Sebut Evaluasi Sistem Pilkada Perlu Dilakukan
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Pakar kebijakan publik Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Risma Niswaty, menilai wacana pilkada tidak langsung ...
Nasional10 Februari 2026 17:07
RUPSLB SPJM Tetapkan Jajaran Komisaris Baru, Hermanto Jadi Komisari Utama
Pemegang saham PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang Marine, Equipment, Port Services, D...
Makassar10 Februari 2026 16:28
Akademisi Nilai Wacana Pilkada Lewat DPRD Berisiko Gerus Legitimasi
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD ke...