Logo Sulselsatu

Sekda Sebut Hak Angket DPRD Sulsel Wajar dalam Demokrasi

Asrul
Asrul

Kamis, 27 Juni 2019 08:15

istimewa
istimewa

SULSELSATU.com, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari 20 anggota dari 10 fraksi untuk membahas Laporan Pertanggung-jawaban APBD 2018 pada Sidang Paripurna, Rabu (26/6/2019).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, mewakili Gubernur menanggapi pembentukan Pansus Hak Angket oleh DPRD Sulsel sebagai hal yang wajar sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Badan Legislasi Daerah.

Abdul Hayat mengatakan Pemprov Sulsel sebagai eksekutif dalam pemerintahan telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menjawab segala hal yang berkaitan dengan Ranperda yang diajukan.

Baca Juga : Usulan Hak Angket DPRD Sulsel Masuk Tahap Krusial, Paripurna Dijadwalkan Usai Reses

“Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh DPRD, dan kita tentu dari eksekutif tidak ada pilihan lain, kita mempersiapkan apa yg diminta,” kata Abdul Hayat usai rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Rabu (26/5/2019)

Ia melanjutkan, respon Badan Legislasi Daerah membentuk Pansus Hak Angket dalam menanggapi laporan pertanggung-jawaban APBD 2018 Pemprov Sulsel yang telah dibacakan pada Senin (24/6/2019) lalu adalah bagian dari dinamika dalam berdemokrasi.

“Saya kira proses inilah yang membuat kita semakin dewasa dalam demokrasi, saya kira positif thinking saja kita,” kata Abdul Hayat.

Baca Juga : Hak Angket Reklamasi CPI Bergulir, DPRD Sulsel Akan Telusuri Proyek Bernilai Triliunan

Abdul Hayat mengatakan, berbagai isu yang belakangan merebak di antaranya mutasi dan pencopotan beberapa pimpinan OPD serta rendahnya serapan anggaran memiliki dasar pijakan yang telah dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan.

“Contoh yang selama ini berkembang yakni masalah mutasi, terkait dengan pencopotan itu kan ada argumennya, itu semua ada dasar-dasar kebijakan kita, ditambah lagi dengan serapan rendah itu semua sudah berproses dan ada dasar-dasar kita untuk mengambil kebijakan itu,” jelas Abdul Hayat.

Abdul Hayat berharap, proses ini akan menemukan titik temu agar seluruh pihak dapat kembali bekerja seperti biasa.

Baca Juga : DPRD Sulsel Gulirkan Hak Interpelasi ke Gubernur Andi Sudirman Sulaiman Jelang Turun Tahta

“Karena jika proses ini berlarut-larut, ini juga bisa menperlambat proses serapan, anggran, karena separuh pikiran kita ada di sini,” tutup Abdul Hayat.

Penulis : Jahir Majid
Editor : Azis Kuba

Cek berita dan artikel yang lain di Google News

Yuk berbagi informasi tentang Sulawesi Selatan dengan join di group whatsapp : Citizen Journalism Sulsel

 Youtube Sulselsatu

 Komentar

 Terbaru

Video02 Februari 2026 23:12
VIDEO: Pantai Bali Penuh Sampah, Prabowo Tegur Kepala Daerah
SULSELSATU.com – Presiden Prabowo Subianto menyindir Gubernur Bali I Wayan Koster terkait kondisi pantai di Bali yang kotor oleh sampah. Menurut...
Video02 Februari 2026 21:42
VIDEO: Presiden Prabowo Resmi Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026
SULSELSATU.com – Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC, Bogor, Senin (2/2/2026). Rakornas in...
Makassar02 Februari 2026 19:01
Hotel Royal Bay Makassar Hadirkan “Nostalgia Ramadhan” dengan Dekorasi Pos Kamling dan Sepeda Ontel
SULSELSATU.com MAKASSAR – Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 H, Hotel Royal Bay Makassar resmi meluncurkan paket buka puasa tahunan bertajuk �...
Pendidikan02 Februari 2026 18:54
Unismuh Makassar Dorong Kerja Sama Internasional Berbasis Program, Gandeng Lima Kampus di Kawasan ASEAN
SULSELSATU.com, MAKASSAR – Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menegaskan kerja sama internasional tidak boleh berhenti pada penandatang...