SULSELSATU.com, JAKARTA – Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra siap bergabung dalam kabinet baru Presiden Jokowi. Itu jika ketua tim hukum Jokowi-Ma’ruf ini ditawari.
Yusril enggan menyatakan secara gamblang. Namun ia menyebut siap ditunjuk sebagai menteri yang membawahi persoalan hukum dan HAM.
“Kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan, tentu kalau saya merasa betul ada hal-hal, masalah-masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini,” kata Yusril saat menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden Pilpres 2019 di Kantor KPU, Jakarta, dilansir CNNIndonesia, Minggu (30/6/2019).
Baca Juga : Menko Yusril: Pemerintah Tegas Menindak, Tapi Hak Tersangka dan Warga Tetap Dijamin
Yusril mengatakan persoalan konstitusi, hukum, dan HAM berdampak luas, bahkan memengaruhi sisi bisnis dan investasi negara.
Meski begitu, Yusril mengaku belum ada tawaran dari kubu Jokowi terkait kursi menteri. Ia menyebut akan terus jadi advokat jika memang tak ada tawaran.
“Enggak, enggak ada. Saya jadi advokat saja lebih anu. Belum ada pembicaraan apa-apa, jadi saya tetap sebagai advokat,” tuturnya.
Baca Juga : Menko Yusril Pastikan Penegakan Hukum Pasca Kerusuhan Makassar Menjunjung HAM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019 hari ini, Minggu (30/6).
Jokowi-Ma’ruf dinyatakan memenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50 persen suara sah. Sementara Paslon 02 Prabowo-Sandi dinyatakan memperoleh 68.650.239 suara atau 45,50 persen suara sah.
Editor: Hendra Wijaya
Cek berita dan artikel yang lain di Google News
Komentar